Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadali buka-bukaan salah satu formulasi skema subsidi energi termasuk untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini disampaikan Menteri Bahlil usai pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (31/10/2024).
Sejatinya ada beberapa formulasi skema subsidi untuk BBM cs, sebut Bahlil, namun salah satu formulanya adalah perubahan skema subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu (skema BLT). Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, dikutip Kamis (1/11/2024).
Bahlil mengaku, saat ini pihaknya masih menghitung formulasi yang paling tepat untuk subsidi BBM cs tepat sasaran di Indonesia. Dia menekankan hal penting yang harus dibenahi adalah perihal pendataan masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi dari pemerintah.
“Lagi dihitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-data yang harus pas. Kemudian kita harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi. Ini yang sekarang kita lagi hitung yah,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga ditunjuk sebagai ketua tim untuk melakukan pelaporan ke Prabowo untuk program subsidi tepat sasaran tersebut.
“Kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden,” tandasnya.
Sebelumnya, Penasihat Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada dua opsi skema subsidi energi yang bisa diterapkan pemerintah agar anggaran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
Purnomo pun tidak menampik fakta bahwa saat ini subsidi energi, termasuk untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), saat ini belum tepat sasaran.
Dia menjabarkan, saat ini ada dua kemungkinan skema subsidi BBM cs yang bisa diberlakukan di Indonesia.
“Ada dua pilihan, selalu saya katakan kalau itu pilihan ujung-ujungnya keputusan politik, political decision antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya di Jakarta, dikutip Senin (28/10/2024).
Pertama, Purnomo mengatakan bahwa skema subsidi energi yang saat ini masih dikerahkan untuk produknya, bisa diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jika skema subsidi ini yang dipakai, kemungkinan bisa membuat harga BBM yang saat ini disubsidi akan naik bertahap menjadi harga keekonomian.
“Satu, kalau aku mau make subsidi langsung, harga harus bertahap naik sampai ke harga keekonomian harga pasar, tapi kemudian kan ada pendapatan tambahan itu dikembalikan ke rakyat dengan BLT atau dengan cash transfer, satu,” kata Purnomo.
Kedua, lanjut Purnomo, skema subsidi yang bisa dilakukan adalah dengan sistem kuota, alias subsidi masih diberikan pada jenis produknya, namun perlu ada pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak menerima atau membeli produk energi yang disubsidi tersebut.
“Pilihan kedua, seperti sekarang, tapi pakai sistem kuota, jadi targeting,” paparnya.
Dengan begitu, kata Purnomo, pemerintah harus memutar otak untuk menentukan skema subsidi apa yang cocok untuk diberlakukan khususnya untuk BBM cs.
“Berarti kan nggak tepat sasaran, itu yang mesti direview juga untuk beberapa komoditi yang subsidi Pertalite, Solar, B35, LPG, minyak tanah, (listrik golongan) R1, R2,” tutupnya.