Kejadian yang terekam pada Rabu (8/1/2025) membuat publik mengkritik rombongan pejabat itu. Dalam video itu terekam terlihat pengawal yang mengendarai motor terlihat menunjuk-nunjuk ke sebuah taksi yang berada tak jauh darinya.
Belakangan diketahui mobil tersebut milik artis Raffi Ahmad yang sekarang menjabat sebagai utusan presiden bidang pembinaan generasi muda.
Berikut beberapa fakta soal kejadian tersebut, dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (12/1/2025):
1. Plat RI 36
Dalam video itu, nampak pelat RI 36 digunakan pada Lexus hitam. Spekulasi bermunculan siapa pemilik mobil tersebut, hingga muncul nama Budi Arie Setiadi dan Meutya Hafid.
Sebab dalam beberapa catatan, RI 36 digunakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau sekarang berganti menjadi Komunikasi dan Digital.
Namun akhirnya Raffi mengaku mobil itu miliknya. Saat kejadian itu, mobil sedang menjemput dirinya.
“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan,” ujar Raffi, dikutip dari CNN Indonesia.
2. Jawab Sikap Arogan Petugas Patwal
Raffi menjelaskan taksi Alphard hitam yang berada di depan rangkaian kendaraannya mengambil jalur kanan. Ini membuat mobil hampir menyerempet mobil lain yang berada di jalur tersebut.
Pengemudi taksi dan mobil lain sempat membuka jendela dan saling adu argumen. Melihat kejadian itu, petugas patwal berusaha menegurnya dan berkata “Sudah maju pak,” sambil melakukan gestur yang ada di dalam video.
Tindakan itu dilakukan karena khawatir adu argumen dua kendaraan bisa menyebabkan kemacetan saat keadaan jalanan sangat padat.
3. Anggota Patwal Telah Ditegur
Pihak kepolisian juga menyebutkan kronologi yang sama. Mereka juga memastikan telah memberikan teguran pada Brigadir DK, pengawal RI 36.
“Saat ini anggota sudah dilakukan pemanggilan dan klarifikasi terkait kejadian tersebut serta diberikan sanksi teguran untuk lebih humanis pada saat melaksanakan giat pengawalan,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, dikutip dari Detik.com.
Latif juga meminta maaf soal kejadian itu dan memastikan akan menjadi evaluasi ke depannya. Selain itu dia mengatakan pihaknya mencari tahu sopir taksi Alphard untuk meminta klarifikasi dari sisi pengemudi.
“Selanjutnya Ditlantas Polda Metro Jaya akan juga akan mencari pengemudi Taxi Alphard untuk meminta klarifikasi apakah ada tindakan atau ucapan dari personel Ditlantas yang dianggap tidak sopan/arogan,” jelasnya.
4. Penyebar Video Meminta Maaf
Pengunggah video juga disebut pihak Raffi telah meminta maaf kepada beberapa pihak. Antara lain Budi Arie dan Meutya Hafid karena namanya ikut terbawa dan kepolisian karena membuat citra lembaga menjadi buruk.
“Akun tersebut juga menyampaikan permintaan maaf kepada Patwal yang bertugas mengawal mobil RI 36 berinisial D yang diduga sudah terkena sanksi,” imbuhnya.
5. Seskab Teddy Buka Suara
Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet juga mengatakan memberikan teguran terkait isu tersebut. Dia juga mengingatkan kepada semua pihak termasuk pejabat untuk berhati-hati dalam berkendara.
“Dan sudah diingatkan kembali semuanya agar semakin berhati-hati dan bijak saat berkendara,” ucap Teddy.
Sederet benda-benda diramalkan akan naik dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru. Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.
Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.
1. PPN Naik Menjadi 12%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.
Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
“Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.
Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.
Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.
Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.
Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.
Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.
Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.
2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)
Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.
Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.
Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:
a. hasil tembakau;
b. minuman yang mengandung etil alkohol;
c. etil alkohol atau etanol;
d. minuman berpemanis dalam kemasan
Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.
“Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.
Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.
Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.
Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.
3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik
Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.
Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.
Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.
4. Harga BBM Berpotensi Naik
Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.
Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.
Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.
Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.
“Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.
5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG
Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.
Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.
Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.
Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.
6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.
Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.
Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.
“Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Rabu (25/9/2024).
Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.
Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.
Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.
Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.
Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.
Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.
“Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.
Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.
“Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.
7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.
“Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.
Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.
“Iya (sama),” imbuhnya.
dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.
Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.
“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.
Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.
8. Opsen Pajak Kendaraan
Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.
Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.
Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.
Aksi buyback ini tercermin dalam laporan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Desember 2024 yang dipublikasikan secara resmi di situs perseroan. Mengacu pada laporan bulanan itu, jumlah saham treasuri perseroan mencapai 20.291.442.703 per akhir Desember 2024, atau bertambah 3.320.000.000 saham dari posisi November 2024 yang sebanyak 16.971.442.703 saham. Namun belum terungkap berapa level harga saham GOTO dalam aksi buyback ini.
Jika mengacu pada harga rata-rata saham GOTO di Desember 2024 di level Rp72/saham, maka GoTo merogoh kocek sekitar Rp239 miliar untuk pembelian kembali ini. Adapun saham treasuri adalah saham yang dimiliki perseroan hasil dari buyback tersebut. Setelah buyback porsi saham treasuri GOTO pun naik sebesar 0,28% menjadi 1,70% per Desember 2024 dibandingkan akhir November 2024 sebesar 1,42%.
Data Bursa Efek Indonesia (BEI) pun mencatat, harga saham GOTO pada penutupan perdagangan Jumat ini (10/1) ditutup menguat 1,25% di level Rp81/saham di tengah sentimen positif aksi lanjutan buyback ini. Nilai transaksi saham GOTO hari ini terpantau sebanyak Rp339,2 miliar dengan volume perdagangan 4,22 miliar saham.
Dengan begitu saham GOTO sudah tercatat naik 14% dari perdagangan saham 2 Januari lalu di Rp71/saham.
“GOTO secara konsisten melakukan buyback sejak mendapat persetujuan pemegang saham di Juni 2024 dan terus mencatatkan perbaikan profitabilitas,” kata Analis Kiwoom Sekuritas, Abdul Azis, Jumat, (10/1/2025).
Sebagai informasi, pergerakan harga saham GOTO sudah melonjak 60% dari titik terendahnya Rp50 di Juni 2024 ke Rp80 pada penutupan perdagangan Kamis kemarin.
“Hasilnya (buyback) juga positif, harga saham yang sempat menyentuh level all time low di Rp 50 berhasil rebound. Bahkan di awal tahun harga saham GOTO naik 14,3%. Ini adalah awal yang bagus dan investor semakin confidence terhadap fundamental dan prospek GOTO,” ujar Azis.
Pada Juni 2024, manajemen sudah mengantongi persetujuan para pemegang saham untuk program buyback ini dengan total nilai US$200 juta atau setara Rp3,2 triliun. Menurut Azis, buyback ini menunjukkan kepiawaian Patrick dalam mengambil keputusan.
“Memang buyback perlu mendapatkan persetujuan pemegang saham. Namun di bawah kepemimpinan Patrick, buyback mampu dijalankan dengan efektif. Buyback secara sederhana menunjukkan keyakinan bahwa saat ini nilai perusahaan lebih tinggi dari harga saat ini,” tambah Aziz.
Ditambah lagi momentum buyback juga bertepatan dengan capaian kinerja operasional yang semakin membaik. Ketika EBITDA grup yang disesuaikan sudah mulai capai positif, artinya arus kas operasional perseroan sudah sangat membaik dan positif.
“Dengan capai EBITDA grup yang disesuaikan positif, maka excess likuiditas bisa dire-investasikan untuk memacu pertumbuhan bisnis seperti inovasi produk serta untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham lewat buyback. Ini strategi GOTO yang tepat di bawah kepemimpinan Patrick,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada awal pekan ini, GoTo juga mendapatkan sentimen positif atas komitmen terbaru dari Patrick Walujo untuk menjabat sebagai Direktur Utama perseroan hingga 2029, tergantung dengan persetujuan pemegang saham nantinya. Azis melihat komitmen ini sebagai hal yang positif lantaran Patrick merupakan sosok penting dibalik kesuksesan transformasi GOTO.
“Positif untuk bisnis dan investor. Belum genap dua tahun, rugi GOTO terpangkas signifikan dan cetak dua kali EBITDA grup yang disesuaikan positif dalam dua kuartal yaitu kuartal IV-2023 dan kuartal III-2024,” tutupnya.
Aries menyebut penanganan judi online sudah cukup baik. Diharapkan pemberantasannya bisa terus dilanjutkan hingga akar-akaran.
“Koordinasi dengan Komdigi banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Salah satunya tadi kita cukup menarik berbicara tentang judi online yang sekarang sudah mulai berjalan dengan baik, kita berharap pemberantasan itu harus dilanjutkan terus tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya,” jelas Aries, di kantor Komdigi, Kamis (9/1/2025).
Selain itu, keduanya juga membicarakan kesiapan IT di tiap kementerian, lembaga, dan badan terkait. Misalnya memperbarui hardware dan software yang digunakan.
“Ini kita bicara lebih jauh supaya sistem mekanisme tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan efisien, cepat, transparan. Jadi teknologi sangat penting sekali,” ungkapnya.
Aries juga menekankan untuk memberantas kebocoran, korupsi, dan manipulasi. Jadi bisa meningkatkan kinerja Komdigi sendiri.
Dalam kesempatan yang, Meutya menjelaskan pihaknya akan melakukan MoU untuk mengawal program yang ada di dalam Komdigi. Pihaknya sangat berkomitmen untuk bekerja sama dan transparan agar program bisa tepat sasaran dan efisien.
“Kami komit untuk selalu bekerja sama, terbuka, dan transparan agar program-program baik yang dilakukan oleh Kementerian ini juga bisa tepat sasaran dan efisien,” jelas Meutya.
“Kata kunci dari Presiden yang selalu beliau sampaikan adalah bagaimana kita bisa mencapai efisiensi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan nilai transaksi uang judi online mencapai Rp 900 triliun. Transaksi tersebut tercatat selama tahun 2024.
“Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan perputaran judi online di Indonesia telah mencapai kurang lebih Rp 900 triliun di tahun 2024,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (21/11) lalu.
Sementara itu, dia melanjutkan jumlah orang yang bermain judi online pada periode yang sama mencapai 8,8 juta orang. Mayoritas dari mereka adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Pemerintah sudah mengambil langkah drastis dalam upaya pemberantasan judi online. Dalam hal ini, Komdigi menggandeng beberapa lembaga negara lain.
Beberapa upaya yang sudah dilakukan adalah memutus jalur internet ke/dari Filipina dan Kamboja, memblokir situs bermuatan judi online, memblokir rekening bank dan akun e-wallet terkait judi online, memblokir beberapa VPN gratis, hingga mengusut aksi-aksi judi online di lingkungan pemerintahan.
Mal ini adalah salah satu pusat perbelanjaan modern yang tepat berlokasi di Petamburan, Jakarta Barat. Dengan total luas lahan sebesar 360.000 m2, banyak brand atau perusahaan berdiam disana menjajakan barang dagangannya.
Sebagaimana dipaparkan Tempo dalam Seri Tempo: Soeharto, Setelah Sang Jenderal Besar Pergi (2022), disebutkan pendirian mal ini berkaitan erat jejak bisnis putri Soeharto, Siti Hedijati Harijadi atau Titiek Soeharto. Titiek membangun Mal Taman Anggrek bersama Grup Mulia pada 1996.
Sebagai catatan, Grup Mulia adalah perusahaan yang didirikan oleh Eka Tjandranegara bersama 3 saudaranya, yakni Tjandra Kusuma, Gunawan Tjandra, dan Djoko Tjandra pada 1980-an.
Awalnya Eka bergerak di industri perkapalan, tetapi kemudian hanya fokus di industri keramik lewat PT Muliaglass. Perusahaan ini kemudian bergerak pada produksi kaca lembaran, glass block, kemasan kaca, dan kaca pengaman otomotif.
Tak hanya itu, sepanjang periode 1990-an, Eka juga berbisnis properti. Dia banyak membangun gedung pencakar langit khusus perkantoran Wisma Mulia, Hotel Mulia Senayan, termasuk juga Mal Taman Anggrek.
Berkat usaha di lintas sektor ini, Eka Tjandranegara sempat dinobatkan Forbes pada 2016 sebagai orang terkaya di Indonesia. Dia berada di peringkat 26 dengan harta US$ 1,25 miliar atau setara Rp 18,75 Triliun, sebelum akhirnya ‘tersingkir’ dari daftar tersebut di 2017.
Kendati dalam pendirian Taman Anggrek ada keterlibatan Titiek Soeharto, laman resmi perusahaan menyebut mal kini dimiliki dan dikelola oleh Grup Mulia. Setelah 27 tahun berdiri, mal Taman Anggrek masih tetap eksis dan dikenal sebagai pusat perbelanjaan modern yang dituju masyarakat.
Masyarakat masih dapat berbelanja dan mencari hiburan di mal yang masuk mal mewah tertua di Jakarta itu. Salah satu daya tarik terkuatnya adalah pengalaman bermain ice skating, yang buka dari dulu hingga sekarang.
Eka Tjandranegara sendiri kini sudah berusia 77 tahun. Diketahui dia sekarang fokus pada banyak kegiatan filantropis, salah satunya dia terlibat sebagai kepala proyek pembangunan Rumah Sakit Yayasan Tzu Chi yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 Juni 2023 lalu.
“Ya doain ya,” jawab Bahlil saat ditanya kapan pemerintah akan mengumumkan skema baru BBM di Indonesia, di Gedung BPH Migas, Selasa (7/1/2025).
Adapun, Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan perubahan data penerima bantuan langsung tunai dari pergeseran skema subsidi BBM hingga 3 kali yang nantinya disatukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Datanya ini kan jangan sampai tumpang tindih. Selama ini kan datanya kan antara Kemensos (Kementerian Sosial) lain, Pertamina lain, PLN lain. Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah tinggal sedikit lagi,” ujarnya di Gedung BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
“Ya (progres) 98% lah ya,” tegasnya.
Bahlil menegaskan bahwa pihaknya harus teliti dalam merumuskan data penerima BLT peralihan subsidi BBM agar tujuan utama peralihan subsidi tersebut bisa tepat sasaran.
“Karena datanya kan antara penerima kan masih ada yang tumpang tindih. Karena kita menyatukan semua sumber dari kementerian lembaga maupun BUMN yang sumber datanya kemudian kita menjadikan satu kan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Masa kita memberikan subsidi kepada orang yang tidak tepat kan tidak pas,” katanya.
Walau tidak menyebutkan waktu pasti kapan pemerintah akan mengumumkan skema baru peralihan subsidi BBM tersebut, Bahlil memastikan bahwa skemanya tidak akan jauh dari apa yang sudah pernah dibeberkan sebelumnya, yakni dengan skema blending. Skema blending itu sendiri adalah kombinasi antara subsidi langsung pada BBM dan subsidi melalui BLT.
“Nanti kalau sudah final semua kita umumkan, termasuk skema dan lain-lainnya. Tapi yang pernah saya ngomong itu tidak akan bergeser jauh-jauh dari situ,” tandasnya.
“Sudah disepakati ratas (rapat terbatas), bantuan pangan itu, nanti yang 160.000 ton per bulan yang sudah putus kan Januari-Februari, SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) waktunya Januari-Februari sudah akan dibagi oleh Perum Bulog.,” kata Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai ratas terkait kebijakan pangan di Jakarta, Senin (6/1/2025).
“Tapi sudah putusan ratas, ditambahkan 4 bulan lagi. Jadi 6 bulan. Yang 4 bulannya kapan, nanti tunggu putusan ratas, tunggu. Karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras. Nanti mengganggu harga,” tambahnya.
Pemerintah, kata dia, akan rapat untuk membahas potensi panen, proyeksi jadwal panen, yang kemudian jadi acuan pelaksanaan program bantuan beras 10 kg dan pelaksanaan program SPHP.
“Kami akan rapat, lihat panennnya seperti apa. Kalau sudah mulai musim kemarau, panen, paceklik, itu baru akan dibagi. Oleh karena itu, kapan yang 4 bulan itu nanti akan diputuskan bareng-bareng. Saya, Mentan, kita rapat bareng-bareng disini baru akan diputuskan. Tapi sudah ada cadangan, dicadangkan untuk 6 bulan. 2 bulan sudah, 4 bulan belum,” terang Zulhas.
Penerima Bantuan Beras 10 Kg
Terpisah,Arief menjelaskan, program bantuan pangan 10 kg beras ini diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.
“Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” kata Arief dalam keterangannya.
Lebih lanjut terkait penerima bantuan pangan 10 kg beras di 2025, jelasnya, akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).
“Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” kata Arief.
“Pemerintah bersama Bulog siap distribusikan total 6 bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton ke 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) di 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujarnya.
Tampaknya, Israel masih cukup kuat dari segi militer. Pengawasan publik atas bantuan militer ke Israel meningkat setelah perang di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan di tengah kekhawatiran atas meningkatnya jumlah korban warga sipil.
Sejumlah negara telah memberi Israel persenjataan dan peralatan militer senilai ratusan juta dolar sejak Oktober 2023, meskipun rincian transfernya masih dirahasiakan. AS dan Jerman merupakan pemasok sebagian besar senjata impor Israel dan mengatakan transfer tersebut penting untuk mendukung keamanan Israel.
Pada April lalu, Mahkamah Internasional mulai mendengarkan gugatan hukum atas ekspor senjata Jerman ke Israel, sementara Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang beranggotakan 47 orang mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menyerukan diakhirinya “penjualan, transfer dan pengalihan senjata, amunisi dan peralatan militer lainnya” ke Israel.
Berikut 5 negara pemasok senjata militer terbesar ke Israel
1. Amerika Serikat
AS adalah pemasok terbesar dengan menyediakan sekitar 68% senjata Israel yang bersumber dari luar negeri.
2. Jerman
Kemudian, Jerman, yang menyediakan sekitar 30% dan merupakan pemasok yang serius.
3. Inggris
Dibandingkan dengan AS, Inggris merupakan pemasok senjata yang jauh lebih kecil, meskipun nilai total ekspornya ke Israel tidak jelas. Pada tahun 2022, pemerintah memberikan izin ekspor senjata senilai £42 juta, tetapi pemerintah juga mengeluarkan 10 izin “terbuka” dengan nilai tidak terbatas, dan tidak mempublikasikan nilai ekspor sebenarnya.
Di Inggris, lebih dari 600 pengacara, akademisi, dan pensiunan hakim telah menulis bahwa pasokan yang terus-menerus membuat negara tersebut melanggar hukum internasional. Namun David Cameron, Menteri Luar Negeri, pernah mengatakan bahwa Inggris tidak akan menghentikan ekspor senjata ke Israel.
4. Italia
Israel juga mendapatkan sebagian besar senjatanya dari Italia. Menurut laporan laporan Institute Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), senjata-senjata yang biasa dipasok Italia untuk Israel terdiri dari bom, rudal, dan roket.
Menurut laporan organisasi pemantau politik asal Italia, Italia sejauh ini sudah mengekspor senjata ke Israel senilai hampir 129 juta euro atau setara Rp2,1 triliun hingga 2022.
Selain itu, Italia juga memasok sejumlah jet tempur untuk Israel. Salah satunya adalah jet tempur F-35. Namun, pada Oktober 2023 lalu, Italia dilaporkan sudah menghentikan pasokan senjatanya ke Israel.
5. Australia
Meski menjadi pemasok, Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, mengatakan negaranya belum memasok senjata sejak awal konflik Gaza.
Mengapa pasokan senjata AS menjadi titik fokus internasional?
Besarnya bantuan militer AS kepada Israel jauh melebihi kontribusi negara-negara lain. AS memberikan sekitar US$3,8 miliar setiap tahunnya dalam bentuk bantuan militer kepada Israel, jumlah yang tetap stabil selama dekade terakhir, berbeda dengan bantuan yang diberikan kepada sekutu lainnya yang semakin meningkat dan semakin berkurang.
Namun, angka tersebut saja tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan kompleksitas atau keintiman dari hubungan tersebut. Israel telah menjadi penerima terbesar bantuan keuangan AS kepada negara asing sejak perang dunia kedua, dan pada tahun 2023 menerima jumlah kumulatif sebesar US$158 miliar, dalam harga yang disesuaikan dengan inflasi saat ini.
Pada tahun 2016, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman 10 tahun yang ketiga mengenai bantuan militer, di mana mewajibkan AS untuk memberikan bantuan sebesar US$38 miliar hingga tahun 2028, yang terdiri dari US$33 miliar dalam bentuk hibah pendanaan militer asing, ditambah US$5 miliar untuk pertahanan rudal.
Setelah serangan Hamas pada Oktober lalu, Senat AS pada Februari mengesahkan rancangan undang-undang yang akan menyediakan US$14,1 miliar dalam belanja tambahan terkait Israel. Paket tersebut yang belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat mencakup pendanaan sebesar US$4 miliar untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome dan David’s Sling, US$1,2 miliar pendanaan Pentagon untuk sistem pertahanan berbasis laser Iron Beam, US$3,5 miliar pendanaan militer asing, dan US$801,4 juta untuk pengadaan amunisi.
Sebagian besar bantuan militer AS ke Israel termasuk dalam program Pembiayaan Militer Asing, yang digunakan Israel untuk membeli barang dan jasa militer AS.
Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, AS menjadi pemasok terbesar militer Israel, menyumbang 69% dari total impor senjata antara tahun 2019 dan 2023.
Boom tren kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu pendorong saham-saham teknologi teratas ke posisi yang gemilang. Saham Nvidia (NVDA) tercatat menjadi yang bergerak paling moncer sepanjang tahun lalu, hingga lebih dari 200%.
Diikuti saham emiten pengembang Facebook dan Instagram, Meta Platforms (META) dan emiten milik Elon Musk, Tesla (TSLA) yang masing-masing melejit dikisaran 70% sepanjang tahun.
Saham Amazon menyusul dengan melesat 50%, dan sisanya saham emiten pengembang Google (GOOG) dan emiten mega-cap pengembang Iphone, Apple (AAPL) menguat dikisaran 30%.
Terakhir, emiten pengembang sistem operasi komputer, Microsoft (MSFT) sebesar 14,21%. Berikut rinciannya :
Penguatan saham-saham tersebut memberikan kontribusi besar terhadap indeks acuan saham di AS atau Wall Street, ditambah dengan efek pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) sebanyak tiga kali pada tahun lalu.
Tahun 2024 terbilang menjadi momen gemilang bagi tiga indeks AS yang berhasil beberapa kali memecahkan rekor tertinggi. Dalam setahun, Indeks Nasdaq menjadi juara dengan melesat 30,79%, disusul indeks S&P 500 dengan lonjakan 24,01%, lalu Dow Jones Average Industrial Index menguat 12,80%.
Nasdaq dan S&P 500 menandai kenaikan dua tahun terbaik indeks tersebut sejak 1997-1998.
Wall Street menutup perdagangan 2024 dengan pergerakan tahunan yang luar biasa berkat efek perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan dan pemangkasan suku bunga pertama oleh Federal Reserve AS dalam tiga setengah tahun, meskipun terjadi pertikaian geopolitik, pemilihan presiden AS, dan pergeseran spekulasi mengenai arah kebijakan Fed pada 2025.
Mengutip Reuters, Greg Bassuk, kepala eksekutif di AXS Investments di New York mengatakan “Tidak ada reli Sinterklas minggu ini, tetapi investor menerima hadiah berupa keuntungan pada tahun 2024,”
Lebih lanjut, ungkapnya “Tahun 2024 merupakan tahun yang luar biasa untuk keuntungan ekuitas yang didorong oleh tiga faktor: ledakan AI, serangkaian pemotongan suku bunga Fed, dan ekonomi AS yang kuat.”
“Hal ini menjadi landasan bagi kekuatan berkelanjutan menuju tahun 2025,” imbuh Bassuk.
Memandang ke tahun 2025, pasar keuangan sekarang memperkirakan sekitar 50 basis poin pemotongan suku bunga tambahan dari Fed, dengan investor mengamati valuasi yang tinggi dan ketidakpastian seputar kebijakan pajak dan tarif dari pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump .
Bassuk mengingatkan “Investor harus berhati-hati terhadap dampak pemerintahan Trump yang akan datang dan bagaimana hal itu memengaruhi sektor-sektor tertentu,”
Lebih lanjut, imbuhnya “ketidakstabilan yang didorong oleh geopolitik, khususnya perang Rusia/Ukraina dan pertikaian yang terus berlanjut di Timur Tengah dapat memicu kekhawatiran di perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor yang memiliki hubungan dengan wilayah-wilayah yang terkena dampak”
Meski begitu, Bassuk meyakini boom AI masih memiliki ruang untuk tumbuh.
“Valuasi telah menjadi tinggi di tengah kenaikan saham, tetapi karena kami percaya bahwa pertumbuhan AI akan terus berlanjut dan bergerak melampaui perangkat keras ke perangkat lunak secara besar-besaran di sebagian besar sektor,” pungkasnya.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan bahwa pihaknya memastikan produksi perusahaan melalui kegiatan pertambangan masih tetap berjalan normal walau saat ini smelternya berhenti berproduksi imbas dari kecelakaan tersebut.
“Miningnya sekarang masih full (berproduksi),” katanya ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (3/1/2024).
Tony mengatakan, pihaknya saat ini masih memberhentikan produksi smelter miliknya lantaran masih dilakukan perbaikan pasca kebakaran yang pernah melanda.
“Masih full berhenti. Kalau lagi perbaikan kan nggak mungkin produksi, karena itu kan Capure CO2,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Plt. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan PTFI usai insiden kebakaran, smelter PTFI baru bisa memulai produksinya kembali di Juli 2025.
“Katanya masih enam bulan lagi ya, pokoknya selesai. Awal ramp-up. Pokoknya semester 1 selesai,” ujarnya.
Namun, meski ramp-up ditargetkan dapat terlaksana pada bulan Juli, smelter PTFI tidak dapat langsung berproduksi secara penuh. Setidaknya ramp up smelter PTFI hanya mencapai 40% dari kapasitas total produksi perusahaan. “Juli (ramp up) 40% dari kapasitas smelter baru,” kata Elen.
Sebelumnya, Tony mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran dan menilai kerusakan yang terjadi.
“Kami akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab dari kebakaran dan melakukan assessment terhadap kerusakan yang terjadi dengan harapan di kemudian hari hal ini bisa dihindari dan tidak terjadi lagi,” kata Tony, Selasa (15/10/2024).
Menurut dia, dalam penanganan kebakaran ini, tim tanggap darurat PTFI bersama beberapa pihak dan perusahaan di sekitar smelter bergerak cepat untuk menangani insiden kebakaran tersebut.
“Kami memastikan seluruh karyawan aman dan tidak ada yang cedera dan tidak ada dampak negatif kepada kesehatan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Tony menjelaskan insiden kebakaran sendiri terjadi di fasilitas gas cleaning plant. Fasilitas ini merupakan sebuah unit yang berfungsi membersihkan gas CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran konsentrat yang kemudian dapat dikonversi menjadi asam sulfat.
Produk ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk, pabrik HPAL nikel, dan berbagai kebutuhan lainnya. “Gas CO2 itu diberikan untuk nanti dikonversikan jadi asam sulfat yang dapat dimanfaatkan antara lain untuk pabrik pupuk dan juga nikel HPAL dan kebutuhan lainnya,” kata dia.
