Wow! Jumlah Penghuni Hotel di Papua Selatan Saingi Daerah IKN-Bali

Hotel Swissotel Nusantara di IKN. (Dok. Swissôtel Nusantara)

Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel di Indonesia pada Oktober 2024 meningkat, bahkan sejumlah daerah seperti Kalimantan Timur yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Papua Selatan melampaui TPK Bali.

Berdasarkan catatan Badan pusat Statistik (BPS), TPK hotel klasifikasi bintang per Oktober 2024 sebesar 55,67%, naik 0,99% poin dibanding bulan sebelumnya, dan naik 2,65% poin dibanding bulan yang sama tahun lalu.

“Tingkat hunian kamar Oktober 2024 mencapai 55,67% atau meningkat secara bulanan dan secara tahunan,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Secara spasial, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 72,74%, diikuti oleh Papua Selatan dan Bali, masing-masing sebesar 67,41% dan 64,37%.

Amalia mengatakan, untuk di kawasan Kaltim, TPK menjadi tinggi karena banyaknya pagelaran acara di Balikpapan dan Samarinda, seperti Kaltim Ethic and World Music Festival, Nusantara TNI Fun Run di IKN, serta World Walking Daya.

Sementara itu, di Papua Selatan, tingginya tingkat hunian kamar hotel menurut AMalia disebabkan adanya berbagai pengerjaan proyek di kawasan itu, seperti food estat, hinggi kegiatan pariwisata dan kunjungan.

“Ini pertama kalinya untuk provinsi Papua Selatan yang TPK hotel bintangnya kedua tertinggi setelah Kaltim. Jika dibandingkan kondisi September 2024, TPK hotel bintang di Papua Selatan naik 8,79% poin tentunya hal ini didorong beberapa kegiatan seperti proyek nasional food estat dan beberapa kegiatan pariwisata dan kunjungan di provinsi tersebut,” ucap Amalia.

TPK hotel bintang terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung, Papua Pegunungan, dan Papua Barat, masing-masing sebesar 34,79%, 33,33%, dan 32,78%.

Berbeda dengan hotel bintang, TPK hotel non bintang pada Oktober 2024 mencapai 25,61%. Secara spasial, Bali mencatat TPK hotel non bintang tertinggi pada Oktober 2024 yang mencapai 43,94%, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 43,13% dan Papua Tengah sebesar 36,66%. Sementara itu, TPK terendah tercacat di Gorontalo yang hanya mencapai 15,06%.

Secara kumulatif periode Januari hingga Oktober 2024, TPK hotel Indonesia mencapai 40,77%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, TPK hotel Indonesia meningkat 2,19 poin. Seluruh klasifikasi hotel mengalami peningkatan, dimana peningkatan TPK tertinggi tercatat pada hotel bintang 4 sebesar 2,62 poin.

Adapun untuk data rata-rata lama menginap tamu hotel bintang di Indonesia pada Oktober 2024 mencapai 1,64 malam, mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin apabila dibandingkan September 2024 dan Oktober 2023.

Umumnya, rata-rata lama menginap tamu asing lebih tinggi daripada tamu Indonesia. Tercatat rata-rata lama menginap tamu asing selama 2,56 malam, sedangkan tamu Indonesia hanya sebesar 1,53 malam.

Bank Sentral Inggris Ingatkan Sektor Keuangan Dunia Dalam Bahaya

bank of england

Bank of England (BoE) mengeluarkan peringatan terkait risiko dari meningkatnya hambatan perdagangan global. Bank sentral Inggris tersebut menyebut hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan global dan memicu ketidakpastian tentang inflasi.

Situasi ini pun disebut dapat berpotensi mempengaruhi volatilitas di pasar keuangan dan menaikkan biaya pinjaman bagi bisnis serta konsumen.

“Penurunan tingkat kerja sama kebijakan internasional dapat menghambat kemajuan otoritas dalam meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan kemampuannya untuk menyerap guncangan di masa mendatang,” kata BoE dalam laporan setengah tahunan tentang sistem keuangan pada Jumat (29/11/2024).

Meskipun rumah tangga, bisnis, dan bank di Inggris tampak dalam kondisi baik, laporan BoE mengatakan, sektor keuangan Inggris menghadapi risiko yang “sangat relevan” mengingat keterbukaan ekonomi Inggris.

Ancaman lainnya termasuk tingginya tingkat utang publik di banyak negara di seluruh dunia. “Ketidakpastian seputar, dan risiko terhadap, prospek telah meningkat,” kata laporan itu.

Tanpa secara khusus merujuk pada kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS), BoE mengatakan sistem keuangan juga dapat terdampak oleh gangguan pada arus modal lintas batas dan berkurangnya kemampuan untuk mendiversifikasi risiko.

Ketika ditanya pada konferensi pers tentang kemungkinan dampak dari masa jabatan kedua Trump, Gubernur BoE Andrew Bailey mengulangi pendiriannya bahwa ia ingin melihat kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintahan Trump.

“Kami melihat peningkatan risiko fragmentasi global. Namun, saya akan mengatakan ini, bahwa ada banyak penyebab hal itu dan saya rasa tidak tepat untuk menyalahkannya pada satu peristiwa tertentu,” katanya, seperti dikutip Reuters pada Minggu (1/12/2024).

Bailey juga menekankan pentingnya standar keuangan internasional minimum setelah pemilihan umum AS pada tanggal 5 November.

BoE mengatakan bahwa mereka terus menilai bahwa valuasi dan premi risiko di pasar keuangan “rentan terhadap koreksi tajam” karena risiko terhadap pertumbuhan dan inflasi serta ketidakpastian tentang suku bunga.

“Koreksi semacam itu dapat diperkuat oleh kerentanan yang sudah berlangsung lama dalam keuangan berbasis pasar dan dapat mendorong kenaikan biaya pinjaman untuk rumah tangga dan bisnis Inggris,” demikian peringatannya.

BoE mengatakan bahwa pengujian terbarunya terhadap ketahanan bank-bank Inggris menunjukkan bahwa mereka memiliki permodalan yang baik dengan tingkat likuiditas yang tinggi.

Namun, lembaga keuangan nonbank seperti dana lindung nilai tetap rentan terhadap guncangan keuangan yang tiba-tiba dan mungkin harus melakukan penjualan aset seperti obligasi korporasi Inggris dalam skenario ini.

Ke depannya, bank sentral berencana untuk melakukan stress test penuh setiap dua tahun mulai tahun 2025, mengurangi beban administratif pada pemberi pinjaman dan memungkinkan BoE untuk fokus pada risiko keuangan potensial lainnya.

Bila diperlukan, stress test berbasis meja akan dilakukan oleh BoE dalam tahun-tahun berikutnya.

BoE mempertahankan penyangga modal kontrasiklis (CCyB), atau persyaratan modal “hari hujan” untuk bank yang dapat ditarik pada masa sulit, pada pengaturan netralnya sebesar 2%.

Sama-sama Alfa, Jangan Keliru Bedanya Alfamart dan Alfamidi

Aktivitas seorang warga menjaga kendaraan di salahsatu minimarket di kawasan Jakarta, Rabu (8/4/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Di pinggir jalan-jalan besar, waralaba toko ritel yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari kerap ditemui. Bahkan, jangkauannya juga menembus wilayah pinggiran.

Dua di antara waralaba toko ritel tersebut adalah Alfamart dan Alfamidi. Sepintas, keduanya tampak mirip karena penamaan yang serupa dan logo yang sama. 

Namun, ternyata ada perbedaan di antara Alfamart dan Alfamidi. Dilihat dari sejarah berdirinya, Alfamart lebih dulu muncul dibandingkan Alfamidi.

Sejarah Alfamart

Munculnya Alfamart berawal dari kerja sama antara PT Alfa Retailindo, Tbk dengan PT Lancar Distrindo yang kala itu ingin menciptakan model usaha baru yaitu sejenis swalayan namun dengan bentuk yang lebih kecil.

Karena kedua perusahaan itu tidak dapat disatukan, maka di akhir bulan Juni 1999, didirikan perusahaan yang diberi nama PT Alfa Mitramart Utama.

Setelah PT Alfa Mitramart Utama berdiri, pada 18 Oktober 1999 dirilis minimarket dengan brand Alfa yang bernama Alfa Minimart. Lokasi didirikannya minimarket tersebut di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Kota Tangerang.

Namun, untuk kepemilikan saham PT Alfa Mitramart Utama harus dijual pada 1 Agustus 2002 yang akhirnya dimiliki oleh PT Sumber Alfaria Trijaya yang berada di bawah HM Sampoerna dengan kepemilikan saham 70% sementara sisanya dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo.

Beberapa bulan kemudian, pada 1 Januari 2003, Alfa Minimart diubah namanya menjadi Alfamart hingga sekarang.

Sejarah Alfamidi

Sementara sejarah Alfamidi, pertama kali didirikan pada 28 Juni 2007. Pada tanggal tersebut, Djoko Susanto, mendirikan sebuah perusahaan dengan nama PT Midimart Utama atau MIDI.

Djoko merupakan pendiri dan CEO PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dan pemegang saham paling besar dari Alfamart. MIDI didirikan dengan harapan dapat menyediakan pelayanan tempat belanja murah sekaligus dekat dari tempat tinggal semua orang. Gerai Alfamidi pertama kali didirikan di Jalan Garuda, Jakarta Pusat.

Meski berada dalam satu manajemen yang sama, yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya, kedua minimarket ini tentunya memiliki perbedaan.

Meski pun memiliki logo yang sama, keduanya juga memiliki perbedaan ukuran tempat. Alfamart memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan Alfamidi.

Ukuran Alfamidi lebih besar dibandingkan Alfamart namun lebih kecil dari supermarket. Luas area Alfamidi berkisar antara 200 hingga 400 meter persegi.

Produk yang dijual pun sedikit berbeda yang mana produk yang dijual di Alfamart difokuskan pada kebutuhan pribadi dengan jumlah yang terbatas. Sementara Alfamidi, ditambah dengan adanya buah dan sayur segar, olahan daging serta makanan beku atau frozen food. Selain itu, di Alfamidi juga terdapat air panas yang dapat digunakan untuk menyeduh kopi atau mie cup instan.

Nah, itu dia perbedaan Alfamart dan Alfamidi. Semoga informasi ini bermanfaat!

Bahlil Laporkan Data Penerima BLT Pengganti Subsidi BBM Cs ke Prabowo

Calon Gubernur (Cagub) nomor urut 1, Ridwan Kamil bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Duren Tiga Barat, Pancoran. (CNBC Indonesia/Firda))

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara terkait perkembangan terbaru rencana pemerintah untuk mengevaluasi skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Adapun, salah satu usulan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yakni dengan bantuan langsung tunai (BLT).

Bahlil mengaku telah melaporkan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk data penerima BLT.

“Saya sudah laporan dan data yang kita tunggu untuk penerima dari keluarga, itu nanti dikerjakan BPS sebentar lagi,” kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (29/11/2024).

Bahlil menjelaskan, selain meringankan masyarakat dalam pembelian BBM, BLT ini juga diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti membayar tagihan listrik. “Sudah pasti di situ kita akan dorong penerima BLT harus menyisihkan sebagian untuk bayar listrik, dan sebagian untuk membayar kompensasi BBM,” katanya.

Sebelumnya, kata Bahlil, yang berhak menerima BLT akan disesuaikan dengan data gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Seperti misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), hingga data dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

BPS sendiri, sambung Bahlil, bertugas untuk menyelaraskan data penerima BLT subsidi BBM berdasarkan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar data masyarakat yang membutuhkan bisa lebih konkret.

“Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, di tahun 2024 ini pemerintah menggelontorkan subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 83 triliun merupakan subsidi LPG.

Sayangnya, dari total subsidi yang digelontorkan pemerintah itu justru belum tepat sasaran atau masih banyak orang-orang kaya yang menikmati subsidi tersebut. Bahkan, menurut catatan Bahlil, penggunaan subsidi tak tepat sasaran itu mencapai 20%-30%.

“Sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun. Kalian kan nggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” jelasnya saat konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Meksiko Melawan! Kebijakan Tarif Trump Bisa Jadi Aksi ‘Bunuh Diri’

Claudia Sheinbaum, presidential candidate of the ruling MORENA party, waves to her supporters after winning the election, in Mexico City, Mexico June 3, 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan pada Rabu bahwa Meksiko akan melakukan tindakan balasan jika Presiden AS terpilih Donald Trump melanjutkan rencana penerapan tarif 25% secara menyeluruh.

Dilansir Reuters, Kamis (28/11/2024), langkah ini diperkirakan dapat menghilangkan 400.000 lapangan kerja di AS dan menaikkan harga bagi konsumen AS.

“Jika ada tarif dari AS, Meksiko juga akan menaikkan tarifnya,” kata Sheinbaum dalam konferensi pers, menunjukkan kesiapan negaranya untuk menghadapi dampak kebijakan tersebut.

Menteri Ekonomi Meksiko Marcelo Ebrard, yang hadir bersama Sheinbaum, mengkritik kebijakan tarif tersebut sebagai langkah yang kontraproduktif. “Ini seperti menembak kaki sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa langkah ini melanggar perjanjian perdagangan USMCA antara Meksiko, Kanada, dan AS.

Menurut Ebrard, tarif tersebut akan sangat berdampak pada industri otomotif, terutama produsen utama seperti Ford, General Motors, dan Stellantis. Sebanyak 88% truk pikap yang dijual di AS diproduksi di Meksiko, dan tarif baru ini dapat menaikkan harga kendaraan hingga US$3.000 per unit, memukul konsumen di wilayah pedesaan AS yang mayoritas mendukung Trump.

Ebrard menekankan pentingnya integrasi regional. “Kami bisa saja terpecah belah dengan tarif, tapi Meksiko ingin membangun wilayah yang lebih kuat,” ujarnya.

Analis Barclays memperkirakan bahwa tarif ini dapat “menghapuskan seluruh keuntungan” dari tiga produsen otomotif utama Detroit. Sementara itu, asosiasi industri otomotif Meksiko, AMIA, menyatakan akan bersiap menghadapi segala kemungkinan, sambil menunggu langkah formal dari AS.

Katia Goya, Direktur Ekonomi Internasional di Grupo Financiero Banorte, memperkirakan bahwa konflik perdagangan seperti ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi AS, meningkatkan pengangguran, dan inflasi. Sementara itu, para analis menilai ancaman tarif Trump lebih sebagai taktik negosiasi daripada kebijakan perdagangan.

Tarif ini juga dikhawatirkan dapat memperumit hubungan AS-Meksiko dan berdampak pada masa depan perjanjian perdagangan USMCA, yang akan ditinjau ulang pada 2026.

Adapun Sheinbaum dan Trump berbicara melalui telepon pada Rabu, membahas kerja sama keamanan. Trump mengeklaim bahwa Sheinbaum setuju untuk menghentikan migrasi melalui Meksiko ke AS, secara efektif “menutup perbatasan selatan”.

Namun, kantor Sheinbaum belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai hal ini.

Bahlil Pastikan Subsidi BBM Tidak Dicabut, Tapi …

Calon Gubernur (Cagub) nomor urut 1, Ridwan Kamil bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Duren Tiga Barat, Pancoran. (CNBC Indonesia/Firda))

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa subsidi energi khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) cs tidak akan dicabut.

Bahlil menekankan nantinya skema subsidi untuk BBM cs direncanakan akan menggunakan skema blending atau kombinasi antara subsidi langsung kepada masyarakat melalui BLT dan subsidi kepada barang atau komoditasnya.

“Jadi, isunya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu (BBM cs) tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi. Cuma, selama ini kan kita tahu, seperti beberapa hari saya sampaikan, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Adapun, Bahlil menyebutkan pihaknya sudah melaporkan hasil kajiannya perihal skema subsidi yang selama ini digodok kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Dia mengatakan kemungkinan besar kebijakan yang akan diambil adalah menggunakan skema subsidi BBM cs blending yang detailnya akan diumumkan ke depannya.

“Kemudian, nanti Bapak Presiden insya Allah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” sambungnya.

Bahlil menjelaskan rencana skema subsidi BBM cs dengan blending antara BLT dan subsidi ke komoditasnya, tidak lain untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan. Ini dalam rangkap Pak Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa yang berhak menerima itu adalah masyarakat yang berhak,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Bahlil mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk segera menjalankan skema subsidi BLT kepada masyarakat.

Hal tersebut, lanjut Bahlil, sebagai bantalan untuk masyarakat bisa mempertahankan daya beli di tengah masa transisi rencana kebijakan subsidi yang bergeser.

“Kita ingin, habis ini saya akan laporan dengan Menteri Keuangan, untuk yang awal-awalnya mungkin kita dorong dulu untuk bantalan. BLT jalan dulu,” katanya.

Sedangkan, Bahlil menjabarkan skema subsidi yang digelontorkan pada produknya misalnya Pertalite atau Solar Subsidi nantinya hanya akan bisa dibeli oleh kendaraan pelat kuning atau transportasi umum.

“Saya kasih bocoran, salah satu diantaranya, jangan tanya detail ya, detailnya nanti kita jelaskan di hari dan tanggal yang tepat. Salah satu diantaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning, (seperti) angkot, transportasi umum,” bebernya.

Dia menilai, kendaraan pelat hitam atau kendaraan pribadi sejatinya tidak berhak untuk menerima BBM subsidi.

“Karena kita kan ingin memberikan ini kan kepada yang berhak. Nggak enak dong pelat hitam dapat ternyata yang diurus bukan angkutan umum, dia angkutan tambang dia, atau angkutan sawit dia, atau angkutan barang pabrik dia. Masa dikasih solar pakai, atau kasih minyak subsidi,” tandasnya.

BPOM Temukan 16 Produk Kosmetik Berbahaya, Cek Daftarnya!

Ilustrasi Masker Kosmetik (Photo by engin akyurt on Unsplash)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhasil menemukan 16 produk kosmetik yang melanggar aturan dan berbahaya.
Menurut keterangan di Instagram resmi BPOM, 16 produk kosmetik tersebut dipergunakan selayaknya obat, yaitu dengan cara injeksi atau menggunakan jarum atau microneedle. Kosmetik yang diaplikasikan dengan cara diinjeksi melanggar aturan karena bukanlah produk steril dan diaplikasikan bukan oleh tenaga medis.

Hal itu ditemukan BPOM setelah melakukan pengawasan intensif pada periode September 2023 sampai dengan Oktober 2024 yang diumumkan pada 26 Novembrer 2024.

“Praktek seperti ini dilarang karena membahayakan masyarakat, produk yang digunakan secara injeksi adalah produk yang steril seperti obat dan diaplikasikan oleh tenaga medis,” demikian isi keterangan dalam akun Instragram @bpom_ri, Selasa (26/11/2024).

Adapun efek dari penggunaan produk injeksi tanpa pengawasan dan bantuan tenaga medis berisiko bagi kesehatan tubuh. Mulai dari reaksi alergi, infeksi, rusaknya jaringan kulit, sampai efek samping sistemik.

BPOM RI pun telah memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ini berupa pencabutan nomor izin edar dan memerintahkan kepada pemilik nomor izin edar untuk menarik dan memusnahkan produk tersebut.

Berikut daftar 16 kosmetik berbahaya yang dicabut izin edarnya:

1. PDRN.S by Bellavita

2. Sappire PDRN (Dermakor)

3. Ribeskin Superficial Pink Aging

4. Goddesskin DNA Salmon di Rumah Aja

5. Mesologica MD Celluli

6. Mesologica MD Celluli-D

7. Mesologica MD Hair Crum Powder

8. Mesologica MD Exomatrix

9. Sappire Aqua Drop

10. Curenex Lipo

11. Lipo Lab PPC Solution

12. MCCM Deoxycholic

13. MCCM Organic Silicon

14. MCCM Cellulite Cocktails

15. MCCM Hyaluronic Acid 1 persen

16. MCCM VItamin C

Daftar Harta Kekayaan 8 Presiden RI, Siapa Terkaya & Termiskin?

Suasana Upacara pisah sambut Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara Jakarta, Minggu (20//10/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sejak merdeka, Indonesia telah dipimpin oleh delapan figur presiden, mulai dari proklamator Soekarno hingga yang saat ini masih menjabat, Presiden Prabowo Subianto.

Harta dan kekayaan pejabat negara, termasuk Presiden selalu menjadi sorotan masyarakat. Banyak masyarakat yang penasaran pada harta kekayaan mereka.

Lantas, berapa kekayaan presiden di Indonesia? Berikut daftarnya dikutip dari berbagai sumber:.

1. Sukarno

Belum diketahui secara pasti seberapa besar harta kekayaan dari Presiden pertama RI tersebut. Namun berdasarkan sebuah koran Austria Kronen Zeitung edisi 17 dan 19 Desember 2012 seperti dikutip dari detikcom, di tahun yang sama pernah menyebut data kekayaan Soekarno sebesar US$ 180 miliar yang tersimpan di sebuah bunker di Union Bank of Switzerland (UBS).

Adapun, koran Kronen Zeitung termasuk salah satu koran tertua di Austria. Mereka terbit sejak 2 Januari 1900.

2. Soeharto

Mengutip detikcom, The United States Treasury mendeteksi adanya perpindahan uang dalam jumlah besar mencapai US$ 9 miliar ke bank di Austria pada tahun 1998 setelah Soeharto lengser. Uang tersebut merupakan milik Presiden kedua itu.

Namun angka tersebut diyakini hanya sebagian dari harta yang dimiliki Soeharto selama masa jabatannya selama masa periode 1966-1998.

Sementara, sebuah lembaga keuangan internasional, Time Warner Inc seperti menyebut, harta Soeharto mencapai sekitar US$ 15 miliar termasuk US$ 9 miliar yang ditransfer dari bank di Swiss ke bank di Austria.

3. B.J. Habibie

Belum diketahui pasti juga berapa banyak harta kekayaan BJ Habibie, namun sebuah media cetak Asia Far Eastern Economic Review pernah melansir harta BJ Habibie mencapai US$ 60 juta.

Asia Far Eastern Economic Review merupakan media bisnis berbahasa Inggris terbesar di Asia yang bermarkas di Hong Kong. Harta BJ Habibie didapat dari hak kekayaan intelektual atas sejumlah penemuan di bidang teknologi dan sejumlah bisnis di bidang teknologi.

Melansir Globe Asia, anak BJ Habibie yakni Ilham Habibie dan Thareq Habibie Ilthabi Rekatama tercatat memiliki kekayaan US$ 250 juta yang bersumber dari sejumlah perusahaan teknologi milik keluarga Habibie.

4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2001 memiliki kekayaan sebesar Rp 3,49 miliar.

Kekayaan itu berasal dari tanah dan bangunan miliknya, transportasi, logam mulia, surat berharga, serta giro dan kas.

5. Megawati Soekarnoputri

Megawati digadang-gadang memiliki harta mencapai Rp 96,16 miliar berdasarkan LHKPN pada tahun 2014.

Ia mempunyai tanah dan bangunan dengan total Rp 36 miliar, transportasi sebesar Rp 1 miliar, surat berharga senilai Rp 33 miliar, serta giro dan kas sebesar Rp 1 miliar.

6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Berdasarkan LHKPN tahun 2014, SBY diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp 13,98 miliar. Harta tersebut berasal dari berbagai macam, mulai dari transportasi dengan nilai mencapai Rp 500 juta, tanah dan bangunan sebesar Rp 5 miliar, serta giro dan kas senilai Rp 6 miliar.

7. Joko Widodo (Jokowi)

Berdasarkan LHKPN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki harta berjumlah Rp 95,8 miliar. Jumlah itu naik dibandingkan LHKPN Jokowi tahun 2022 sebanyak Rp 82,3 miliar.

Jokowi tercatat memiliki 20 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 74,1 miliar. Selain itu, Jokowi juga memiliki 8 unit kendaraan senilai Rp 432 juta, harta bergerak lainnya Rp 356 juta, serta kas dan setara kas Rp 20,8 miliar.

8. Prabowo Subianto

Berdasarkan LHKPN 31 Desember 2023, Prabowo memiliki harta Rp2,04 triliun dan tanpa utang.

Terbanyak harta Prabowo berada pada surat berharga degnan total nilai Rp 1,7 triliun. Lalu dia tercatat memiliki tanah dan bangunan dengan nilai Rp275,3 miliar. Ini tersebar di wilayah Jakarta dan Bogor dengan luas dan nilai yang berbeda.

Prabowo juga memiliki sederet alat transportasi dengan total nilai Rp1,2 miliar, meliputi Toyota Alphard dan Lexus Jeep tahun 1992 seharga Rp400 juta serta 6 mobil lainnya.

Menteri Pertahanan itu tersebut juga memiliki harta bergerak lainnya Rp16,4 miliar, surat berharga Rp1,7 triliun dan kas Rp47,8 miliar.

Daftar 13 Negara Bebas PPN, Ada Tetangga RI Lho!

Bendera Kanada, Meksiko, dan AS terlihat di podium sebelum konferensi pers bersama pada penutupan putaran ketujuh pembicaraan NAFTA di Mexico City, Meksiko, 5 Maret 2018. REUTERS / Edgard Garrido /File Photo

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025 telah menuai sorotan masyarakat. Berbagai kalangan mulai dari buruh, ekonom, akademisi hingga legislator pun menolak hal ini.

Alasan utamanya adalah kenaikan PPN dinilai memberatkan masyarakat yang tengah mengalami krisis daya beli. Jika diterapkan, ekonomi Indonesia dikhawatirkan akan tertekan karena konsumsi yang menurun.

Di tengah isu ini, ternyata ada beberapa negara yang tidak mengenakan pajak PPN. Dikutip dari VAT refund, berikut ini daftar negara bebas PPN:

  1. Bermuda
  2. Cayman Islands
  3. Greenland
  4. Guernsey, Channel Islands
  5. Hong Kong
  6. Kuwait
  7. Libya
  8. Macau
  9. Myanmar
  10. Oman
  11. Qatar
  12. AS
  13. Brunei Darussalam

Meskipun tidak memiliki VAT, tetapi beberapa negara di atas masih memiliki pajak barang dan jasa. Ini adalah pajak yang disebut pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada barang dan jasa kepada masyarakat di suatu negara.

Amerika Serikat contohnya, negara ini tidak memiliki VAT. Negara tersebut mengenakan pajak penjualan untuk konsumennya, dan memberikan keringanan kepada bisnis yang membutuhkan dorongan untuk produksi dan distribusi barang dan jasa. Selain itu, Amerika Serikat mengizinkan bisnis di industri tertentu untuk memungut pajak barang dan jasa mereka sendiri, seperti di industri perhotelan.

Kemudian, negara-negara seperti Bermuda dan Cayman Islands memang dikenal sebagai surga pajak sehingga mereka memang tidak mengenakan pajak.

Raja Rokok RI Rela Ganti Nama Perusahaan Gara-Gara Mimpi

INFOGRAFIS, Mengenal Ong Hok Liong Pendiri Rokok Bentoel

Perusahaan rokok ‘Bentoel’ berdiri sejak era 1930-an di Malang. Adapun pendirinya adalah Ong Hok Liong bersama Tjoa Sioe Bian.

Perusahaan berbasis Malang tersebut berhasil menjadi pemain terbesar ke-3 di industri rokok Tanah Air. Digadang-gadang, rahasia suksesnya berawal dari mimpi Ong Hok Liong.

“Awalnya, perusahaan ini bernama Strootjes-Fabriek Ong Hok Liong. Kemudian nama itu diubah menjadi Hien An Kongsie,” tulis Rudy Badil dalam Kretek Jawa: Gaya Hidup Lintas Budaya (2011:107). Pabrik itu mulanya memproduksi rokok tjap Burung, tjap Klabang, dan Djeroek Manis.

Nama perusahaan Bentoel sejak 1951 mulanya adalah NV Pertjetakan Liem An. Namun pada 1954 berubah menjadi PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel. Sejak itu, usaha rokok Ong Hok Liong berkembang cepat.

Sebelum 1960 saja, karyawannya mencapai 3.000 orang. Bentoel tak ragu berpromosi. Dalam iklannya, tertulis: memang betul merokok tjap Bentoel.

Transformasi nama dari NV Pertjetakan Liem An menjadi Bentoel rupanya melalui cara yang unik. Ini bermula ketika Ong Hok Liong tertidur di dekat makam dan bermimpi melihat ubi talas saat sedang berziarah.

Setelah bangun, dia bertanya kepada juru kunci makam tentang mimpinya dan juru makam berkata bahwa Ong Hok Liong dapat petunjuk dari Mbah Djugo agar mengganti nama pabriknya.

Ong Hok Liong memang seorang yang suka berziarah. George Quinn dalam Bandit Saints of Java (2019) menyebut pada 1954 Ong Hok Liong berziarah ke makam keramat Mbah Djugo di sekitar Gunung Kawi.

Kala itu merek rokok yang dibuatnya dirasa masih kurang laku. Pabriknya kemudian mengganti merek rokoknya juga. Nama yang dipilih adalah sebutan Jawa untuk ubi talas, yakni bentul, yang sebelum ada Ejaan Yang Disempurnakan (1973) masih sering ditulis sebagai Bentoel.

“Ketika dia (Ong Hok Liong) meninggal pada tahun 1967 dia adalah seorang multi jutawan dan Bentoel telah tumbuh menjadi rokok pribumi terbesar kedua di Indonesia,” tulis George Quinn dalam Bandit Saints of Java (2019).

Anak-anak Ong Hok Liong lalu menggantikannya. Budhiwijaya Kusumanegara, anak sang pendiri menjadi Presiden Direktur Bentoel.

Namun, setelah 1980-an, PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel tidak mampu membayar pinjamannya ke BRI dan Bank Bumi Daya senilai US$ 170 juta. Utang Bentoel dengan kreditor asing bahkan kemudian menggelembung menjadi US$ 350 juta.

Akhirnya 70% saham keluarga Ong Hok Liong dilego. Hutomo Mandala Putra gagal membelinya. Kemudian Bentoel dipegang Peter Sondakh dan Rajawali Wira Bhakti Utama.

Pada tahun 1997, aset Bentoel diserahkan kepada perusahaan baru bernama PT Bentoel Prima dan PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel bubar.

Bentoel Prima pada 2000 ganti nama menjadi PT Bentoel Internasional Investama Tbk.

Belakangan saham perusahaan itu dipegang oleh British American Tobacco, sebagai pemegang saham 92,48% dan sisa saham lain dipegang oleh masyarakat.

Nah, itu dia perjalanan panjang kesuksesan Bentoel di Tanah Air. Semoga kisah sejarah ini membukra cakrawala pengetahuan baru bagi Anda.