Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara terkait perkembangan terbaru rencana pemerintah untuk mengevaluasi skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Adapun, salah satu usulan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yakni dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Bahlil mengaku telah melaporkan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk data penerima BLT.
“Saya sudah laporan dan data yang kita tunggu untuk penerima dari keluarga, itu nanti dikerjakan BPS sebentar lagi,” kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (29/11/2024).
Bahlil menjelaskan, selain meringankan masyarakat dalam pembelian BBM, BLT ini juga diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti membayar tagihan listrik. “Sudah pasti di situ kita akan dorong penerima BLT harus menyisihkan sebagian untuk bayar listrik, dan sebagian untuk membayar kompensasi BBM,” katanya.
Sebelumnya, kata Bahlil, yang berhak menerima BLT akan disesuaikan dengan data gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Seperti misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), hingga data dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).
BPS sendiri, sambung Bahlil, bertugas untuk menyelaraskan data penerima BLT subsidi BBM berdasarkan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar data masyarakat yang membutuhkan bisa lebih konkret.
“Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, di tahun 2024 ini pemerintah menggelontorkan subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 83 triliun merupakan subsidi LPG.
Sayangnya, dari total subsidi yang digelontorkan pemerintah itu justru belum tepat sasaran atau masih banyak orang-orang kaya yang menikmati subsidi tersebut. Bahkan, menurut catatan Bahlil, penggunaan subsidi tak tepat sasaran itu mencapai 20%-30%.
“Sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun. Kalian kan nggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” jelasnya saat konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).