Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Cuaca di Jabodetabek (foto: Okezone)

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis, 4 Desember 2025, akan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, disertai potensi hujan ringan hingga sedang pada beberapa periode waktu. Masyarakat pun diimbau tetap waspada karena hujan berpotensi disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, intensitas hujan berpotensi meningkat menjadi hujan ringan hingga sedang, khususnya di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Barat, Pusat, dan Selatan, Kota & Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten dan Kota Bogor. Wilayah lainnya tetap berada dalam kondisi berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca bervariasi dari cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Jakarta Selatan, Timur, Barat, dan Pusat, Kota & Kabupaten Tangerang, Kota & Kabupaten Bekasi, Kota Bogor. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpeluang turun di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor.

Masyarakat di Jabodetabek perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, khususnya bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Pengguna jalan juga disarankan berhati-hati, terutama pada titik-titik rawan genangan.

Menteri Agus Resmikan Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge

Menteri Agus Resmikan Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge

Kemenimipas resmikan dua titik layanan baru, Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge. (Foto: dok Kemenimipas)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat transformasi layanan publik melalui peresmian dua titik layanan baru, yaitu Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Surakarta Immigration Lounge di Solo Square, Senin (1/12/2025).

Kedua layanan ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, modern, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meresmikan langsung di kedua titik tersebut.

Menteri Agus mengatakan bahwa momen ini merupakan bukti transformasi pelayanan publik. Dengan memanfaatkan ruang publik seperti kampus dan pusat perbelanjaan, Kemenimipas berharap pelayanan keimigrasian dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan waktu dan lokasi yang lebih fleksibel.

“Campus Immigration Point merupakan yang pertama dan satu-satunya unit pelayanan keimigrasian yang di luar kantor imigrasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi model yang akan dikembangluaskan di seluruh universitas di Indonesia,” ujar Menteri Agus.

Campus Immigration Point hadir untuk mempermudah mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing dalam mendapatkan informasi serta layanan keimigrasian secara langsung di area kampus. Layanan ini bukan hanya untuk paspor, tapi juga pelayanan izin tinggal bagi civitas academika Warga Negara Asing (WNA).

Menag: Indonesia Raih Tingkat Harmoni Tertinggi Sepanjang Sejarah!

Menag: Indonesia Raih Tingkat Harmoni Tertinggi Sepanjang Sejarah!

Menteri Agama, Nasaruddin Umar/Okezone

Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa merawat toleransi serta kerukunan umat beragama. Pasalnya, Indonesia saat ini berada pada tingkat harmoni tertinggi sepanjang sejarah.

Demikian diungkapkan Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam acara Malam Anugerah Harmony Award Tahun 2025 di Jakarta.

’Data yang kita peroleh sepanjang sejarah, kita sekarang ini berada pada tahun indeks harmoni tertinggi dalam sepanjang sejarah Indonesia,” ujar Nasaruddin, dikutip, Sabtu (29/11/2025).

Pencapaian harmoni Indonesia ini kata dia tidak terlepas dari kemampuan masyarakat menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan.

Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni itu tidak mungkin hadir tanpa kesediaan kita menerima orang lain,” tuturnya.

Nasaruddin menjelaskan, toleransi beragama tak berarti menyamakan hal berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Oleh karena itu dia menekankan, bahwa toleransi adalah kemampuan menjalin kedekatan di tengah perbedaan sekaligus persamaan.

Dia mengungkapkan ada  enam agama yang diakui negar, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu datang dari luar Indonesia.

‘’Karena itu, diperlukan proses “pengindonesiaan” tanpa mengubah substansi ajaran. Ini sudah berhasil kita lakukan, sehingga terwujud Indonesia sejati dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika,” kata Nasaruddin.

KPK : SK Rehabilitasi Ira Puspadewi Dikirim Besok Pagi

KPK : SK Rehabilitasi Ira Puspadewi Dikirim Besok Pagi

KPK : SK Rehabilitasi Ira Puspadewi Dikirim Besok Pagi (Nur Khabibi)

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan surat keputusan rehabilitasi untuk eks Dirut PT ASDP, Ira Puspadewi, dkk bakal dikirim kepada pihaknya pada Jumat (28/11/2025) pagi. 

Diketahui, Ira Puspadewi menjadi terpidana dalam perkara rasuah akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

Informasi yang kami terima per malam ini, surat akan dikirimkan besok pagi,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (27/11/2025) malam. 

“Karena surat keputusan presiden tersebut yang akan menjadi dasar proses tindak lanjut atas pemberian rehabilitasi ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP.

Catat! Pemerintah Minta Publik Gunakan Layanan 112 saat Darurat, Bukan untuk Ngeprank

Catat! Pemerintah Minta Publik Gunakan Layanan 112 saat Darurat, Bukan untuk Ngeprank

Pemerintah Minta Publik Gunakan Layanan 112 saat Darurat, Bukan untuk Ngeprank

Pemerintah memperkuat integrasi kebijakan dan operasional penyelenggaraan Layanan 112 sekaligus mendorong percepatan implementasinya di seluruh Indonesia. Layanan 112 saat ini telah tersedia di 172 kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah menilai jumlah tersebut perlu dipercepat untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses satu nomor darurat yang sama.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali mengatakan, untuk menyelaraskan kebijakan layanan nomor tunggal panggilan darurat nasional, Kemendagri telah berkoordinasi dengan Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta pihak terkait lainnya.

“Kebijakan ini mengatur penyampaian informasi kebencanaan, komunikasi radio, serta penguatan layanan 112 sebagai kanal tunggal darurat yang akan menggantikan berbagai nomor darurat sektoral yang selama ini digunakan,”ujar Safrizal, Selasa (25/11/2025).

Safrizal juga menyoroti sejumlah tantangan nasional yang dihadapi dalam operasional 112 yaitu tingginya prank call atau panggilan iseng.

‘’Selain itu, akurasi lokasi pelapor yang belum optimal, keterbatasan SDM operator, talur komunikasi berlapis, serta infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di beberapa daerah,’’ungkapnya.

Sementara daerah menilai bahwa tanpa dukungan teknologi seperti Advanced Mobile Location (AML), integrasi CCTV kota, sensor kebencanaan, dan sistem backup energi, respons kedaruratan berpotensi terhambat terutama saat terjadi lonjakan kejadian besar.

DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo

 DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo

DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo (Foto: Freepik)

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan telah berhasil mengumpulkan uang negara sebesar Rp11,48 triliun dari 201 wajib pajak (WP) penunggak pajak terbesar. Realisasi ini merupakan hasil dari upaya penagihan aktif yang dilakukan DJP hingga pertengahan November 2025.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, realisasi sebesar Rp11,48 triliun tersebut merupakan akumulasi pembayaran dan angsuran yang dilakukan oleh 104 WP di antara 201 penunggak terbesar yang laporannya telah disampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Dari 104 wajib pajak sudah melakukan pembayaran atau angsuran, realisasi yang berhasil kami cairkan sebesar Rp11,48 triliun. Ini angka sampai kalau tidak salah 19 November 2025,” ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI, Senin (24/11/2025).

Untuk mempercepat pencairan sisa tunggakan dari 201 wajib pajak terbesar, DJP melakukan beberapa tindakan dan sinergi, seperti melakukan upaya penagihan secara aktif dan langsung terhadap para wajib pajak yang menunggak.

Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang

Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang

Pesawat Cessna jatuh di tengah persawahan Karawang, Jawa Barat/Foto: Polres Karawang

 Pesawat jenis Cessna jatuh di tengah persawahan Kampung Ceplik, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025) sore. Sebelum jatuh, pesawat ternyata sempat berputar-putar di atas langit Karawang.

Hal itu diungkapkan Bupati Karawang Aep Syaepuloh dalam program Breaking News iNews TV. Ia mengaku belum mengetahui persis akibat jatuhnya pesawat milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP tersebut.

“Muter-muter sehingga melihat mungkin di wilayah situ ada atau mungkin ada gangguan engine sehingga dia mendarat darurat berada di tengah-tengah sawah. Karena di sebelah belakangnya itu kan banyak rumah warga gitu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aep berkata, petugas gabungan yang terdiri dari Polres Karawang hingga BPBD telah mengamankan TKP. Para korban pun telah dievakuasi dan dalam kondisi selamat.

“Dan alhamdulillah semua korban sudah kita evakuasi di posko desa bahkan kita mau bawa ke Puskesmas setempat,” pungkasnya.

Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul

Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul

Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul

 Presiden Prabowo Subianto satu mobil bersama Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam perjalanan menuju lokasi peresmian Jembatan Banaran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/11/2025).

Setibanya di Helipad Lapangan Udara Pantai Depok, Kabupaten Bantul, Prabowo sudah ditunggu oleh Sri Sultan. Presiden turun dari kendaraan Maung-nya lalu memberi salam hormat kepada Sri Sultan, yang membalasnya dengan senyum simpul. Keduanya kemudian saling bersalaman dengan hangat.

Keakraban Prabowo dan Sri Sultan sepanjang perjalanan, menjadi simbol eratnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas serta pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Bantul, DIY, yang terus berkembang sebagai jalur wisata dan kawasan ekonomi.

Sampai di lokasi, Prabowo keluar dari kendaraan Maung melalui sisi kanan, sementara Sri Sultan melalui sisi kiri. Kedatangan keduanya disambut antusias oleh warga dan tamu undangan yang telah menantikan kehadiran mereka.

Prabowo menjelaskan, bahwa jembatan yang menghubungkan wilayah selatan DIY, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, memiliki nilai historis kuat bagi masyarakat sekitar, termasuk terkait perjuangan Pangeran Mangkubumi.

Prabowo berharap kehadiran jembatan tersebut dapat membangkitkan geliat pariwisata dan ekonomi rakyat, terutama seiring meningkatnya kunjungan wisatawan di kawasan selatan Yogyakarta.

Kapolri Bentuk Pokja Kaji Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil

Kapolri Bentuk Pokja Kaji Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Humas Polri)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.

“Tadi pagi, Alhamdulillah Bapak Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama yang terkait di bidang itu untuk membahas hal tersebut (putusan MK) dan mendapat arahan dari Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Senin (17/11/2025).

“Bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan,” sambung dia.

Sandi menjelaskan, Pokja ini dibentuk karena putusan MK turut berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain. Salah satunya mengenai posisi personel Polri yang selama ini bertugas di luar struktur.

“Misalnya sebagai contoh, bahwa duduknya personel Polri yang berada di luar struktur itu, khususnya untuk yang jabatan bintang dua ke atas atau jabatan pembina tinggi madya dan pratama, itu berdasarkan Keputusan Presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan keputusan dari kementerian/lembaga,” ujar dia.

Ketika ditanya pihak yang akan mengisi tim Pokja, Sandi menegaskan tim ini akan ditindaklanjuti langsung pejabat terkait.

“Untuk tadi yang diarahkan terutama Pak AsSDM (Irjen Anwar) dan Pak Kadivkum (Irjen Agus Nugroho) untuk menindaklanjuti segera. Sehingga tim Pokja nanti secara simultan segera dilaksanakan dan segera mengomunikasikan untuk menentukan hal-hal yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” ungkapnya.

hipmibelu.org

Korlantas Gelar Operasi Zebra 2 Pekan di Bulan November, Ini yang Disasar!

Korlantas Gelar Operasi Zebra 2 Pekan di Bulan November, Ini yang Disasar!

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho

 Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri balal menggelar Operasi Zebra 2025 mulai 17 hingga 30 November, 2025. Operasi ini sekaligus menjadi penegasan strategi nasional keselamatan lalu lintas dengan juga berfokus pula pada perlindungan terhadap pejalan kaki.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan, pentingnya perlindungan terhadap pejalan kaki sebagai bagian dari strategi nasional keselamatan lalu lintas.

Menurut dia, pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang paling rentan dan karena itu harus diberi prioritas serta dilindungi terlebih dahulu.

“Pejalan kaki adalah simbol kemanusiaan di jalan raya. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan,” ujar Agus kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025

Kebijakan ini menjadi implementasi dari prinsip Vision Zero, yang menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa yang dapat diterima di jalan raya, serta konsep Hierarchy of Road Users, yang menempatkan pejalan kaki pada posisi tertinggi dalam urutan prioritas keselamatan jalan.

Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan kedua prinsip tersebut menjadi dasar Korlantas Polri dalam menyusun langkah strategis berbasis sistem keselamatan manusia.

Agus menekankan, bahwa perlindungan terhadap pejalan kaki bukan hanya bagian dari penegakan hukum, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya.