SERVITASCADIZ

Pemerintah memastikan siap menyerap daging ayam dan telur yang dihasilkan peternak lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah mengapresiasi pencapaian subsektor peternakan nasional yang telah mencapai swasembada untuk dua komoditas utama yakni ayam dan telur,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menghadiri Festival Ayam Telur dan Susu (FATS) 2025 dikutip di Jakarta, Selasa.

Menurutnya langkah itu menjadi fondasi kuat bagi pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan bagian penting dari Program MBG.

“Karena ternyata Indonesia sudah swasembada untuk daging ayam dan telur. Dengan program MBG, kebutuhan protein hewani ini pasti akan meningkat,” ujarnya.

Hasan menegaskan pemerintah siap menyerap hasil produksi dalam negeri untuk kebutuhan program pangan gizi. Menurutnya, kebutuhan logistik dari satuan program ini cukup besar.

“Jika satu SPPG membutuhkan 300 ekor ayam dan 3.000 butir telur per hari, berarti akan cukup banyak telur dan ayam yang dibutuhkan,” ucap Hasan.

Hasan menegaskan pentingnya keberlanjutan subsektor peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, khususnya protein hewani yang menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyebut penyediaan protein hewani sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan penguatan protein tak bisa dilakukan pemerintah sendiri, sehingga festival ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk dorong konsumsi protein hewani demi SDM unggul.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Agung.

Program itu juga didorong kalangan akademisi dan asosiasi peternakan nasional.

“Mereka melihat peningkatan konsumsi produk peternakan seperti ayam, telur, dan susu tidak hanya menjadi peluang ekonomi tapi juga bagian penting dari intervensi gizi berbasis sumber daya lokal,” kata Agung.

Ia menambahkan dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk asosiasi peternakan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri, arah pembangunan peternakan Indonesia kian mengarah pada pencapaian gizi berkelanjutan, yang berpijak pada kemampuan produksi dalam negeri.

Film pendek berjudul “#KitaBerkebaya” menjadi upaya komunitas untuk menjaga ekosistem kebaya agar busana kebanggaan Indonesia itu tetap lestari.

“Film pendek ini sebagai ruang, di mana perempuan dapat menyuarakan sikapnya bukan lewat teriakan melainkan melalui benang dan kain yang dikenakan dengan penuh keyakinan,” ujar sang sutradara Bramsky saat konferensi pers dan pemutaran film tersebut di Jakarta, Selasa.

Film pendek tentang kebaya itu dibintangi sederet aktris ternama Indonesia yang kerap menggunakan kebaya dalam berbagai kegiatan mereka, seperti Maudy Ayunda, Maudy Koesnaedi, Tara Basro, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Rayhanun, Titi Radjo Padmaja, Andien, dan Lutesha.

Secara total terdapat sekitar 250 perempuan Indonesia dari berbagai komunitas di berbagai daerah yang terlibat dalam film “#KitaBerkebaya”.

Film yang digagas oleh Bakti Budaya Djarum Foundation untuk menyemarakkan Hari Kebaya Nasional 2025 setiap 24 Juli itu menyampaikan bahwa kebaya bukan sekadar pakaian, tapi, juga cerita hidup yang dikenakan oleh perempuan Indonesia.

“Kebaya memancarkan keanggunan namun juga mencerminkan ketangguhan dan kelembutan perempuan Indonesia. Kami ingin kebaya dapat kembali hadir dalam aktivitas sehari-hari bukan hanya sebagai simbol budaya,” kata Direktur Program Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian.

Film itu juga sebagai pengingat bahwa kebaya merupakan identitas bangsa yang mempersatukan segala kelas sosial dan lintas batas wilayah yang tersebar di seluruh Nusantara dengan berbagai variasi.

“Harapannya dengan film pendek ini bisa menginspirasi yang muda-muda untuk mereka banyak memakai kebaya dalam kesehariannya, memadupadankan dengan wastra Indonesia sehingga bisa menghidupi dari mulai tukang kain, tukang jahit, artisan wastra, batik, penenun, mendorong UMKM Indonesia bisa tumbuh,” tutur dia.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan bahwa pemerintah ingin menyederhanakan aturan terkait tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

“Ini sudah kami sadari, tapi kami kan juga tidak bisa ‘discount’ soal pelindungan, soal kehatian-kehatian,” kata Christina dalam Bilateral Forum Agency di Jakarta, Senin, sebagaimana keterangan KP2MI pada Selasa.

“Intinya kami akan berupaya agar aturan dan tata kelola ini disederhanakan dan memudahkan calon pekerja migran yang ingin berangkat bekerja di luar negeri,” imbuh dia.

Penyederhanaan aturan terkait tata kelola penempatan pekerja migran itu dibahas dalam Bilateral Forum Agency antara Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) dan Asosiation of Employement Agencies (AEA) dari Singapura yang berlangsung pada 21 dan 22 Juli 2025.

Dalam keterangan tersebut, disebutkan bahwa Ketua Umum Apjati Said Saleh Alwaini mengatakan isu pekerja migran non prosedural menjadi masalah tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga Singapura.

Alasannya karena tidak ada kontrol kualitas, kualifikasi dan kompetensi dari pekerja migran yang bisa berujung pada masalah di kemudian hari.

“Apjati dan AEA Singapura ingin menyepakati dan memformulasikan prosedur-prosedur yang tentunya akan kita rekomendasikan ke pemerintah. Untuk jalur prosedural bisa lebih dipakai, dipermudah juga sehingga bisa lebih dipilih untuk para calon pekerja migran Indonesia dan tentunya dari mitra-mitra kerja kita juga di negara sana,” katanya.

Sementara itu, President Association of AEA Singapore K. Jaya Prima mengakui panjangnya proses menjadi salah satu tantangan dalam penempatan pekerja migran sektor domestik dan caregiver di Singapura dan hal itu juga yang dirasakan oleh calon pekerja migran.

Seperti proses registrasi, pembuatan kartu keluarga, pemeriksaan kesehatan dan harus mendapatkan pelatihan tertentu yang memakan waktu dan biaya lebih besar.

“Rumitnya proses itu membuat calon pekerja migran merasa ingin melewati proses tersebut dan mendapat income secepat mungkin,” katanya.

Oleh karena itu, Jaya Prima berharap Pemerintah Indonesia bisa mengefisiensikan, mempercepat dan memberikan petunjuk terhadap proses yang harus dilalui calon pekerja migran Indonesia sektor domestik.

“Dengan proses yang lebih jelas, sistem yang lebih efisien dan transparan, serta pekerja migran yang teredukasi, maka proses yang panjang dan melelahkan ini bisa diatasi,” imbuhnya.

Di forum tersebut, Kementerian P2MI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) menginisiasi proyek percontohan penempatan 200 pengasuh lanjut usia (caregiver) ke Singapura.

Di proyek itu, 200 caregiver yang ditempatkan nantinya akan diberikan pembekalan kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan Singapura.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menambahkan bahwa proyek tersebut menjadi awal untuk menunjukkan bahwa pemerintah juga mau terlibat dalam penempatan caregiver profesional yang bisa dilanjutkan oleh asosiasi maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

“Harapan kami cukup tinggi, agar ini selain meningkatkan kompetensi juga meningkatkan pendapatan karena dengan pembekalan khusus, kami berharap gaji yang akan diterima oleh caregiver Indonesia ini nanti akan lebih naik lagi daripada standar gaji minimum pekerja domestik di Singapura,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong tak mempermasalahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dilaksanakan di Jakarta ketimbang di Ibu Kota Nusantara (IKN) demi efektivitas.

“Di satu sisi juga kan kalau kita misalnya mau upacara di sana (IKN) tentu kan butuh mobilisasi ya, ini soal efektivitas saja dan bagi kami enggak ada masalah (HUT Ke-80 RI di Jakarta),” kata Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia pun menyatakan mendukung keputusan pemerintah untuk menggelar perayaan HUT Ke-80 RI di Jakarta sebab IKN sendiri saat ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

“Di satu sisi pemerintah kan sudah memutuskan akan laksanakan upacara itu di Jakarta dan bagi kami enggak ada masalah karena memang kan di sana masih sedang progres pembangunan,” tuturnya.

Dia juga tak mempersoalkan perayaan HUT Ke-80 RI di Jakarta karena di IKN nantinya akan tetap diadakan upacara peringatan yang diikuti oleh Otorita IKN (OIKN).

“Enggak ada masalah ya karena kan di IKN juga sendiri dilaksanakan Upacara 17, tapi nanti dikomandoi oleh Kepala OIKN,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dilaksanakan di Jakarta karena Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

“Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” kata Juri ditemui setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga menyebut bahwa tim kepanitiaan untuk perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan PCO juga menjadi bagian di dalamnya.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyatakan keberhasilan negosiasi tarif impor Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang kini ditekan menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen, merupakan prestasi yang patut dibanggakan.

“Tentu kita apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Presiden, Pak Prabowo yang sudah melakukan negosiasi sangat luar biasa, ini pencapaian yang patut kita banggakan bersama,” kata Dyah Roro Esti, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa.

Dyah Roro Esti menjelaskan penetapan tarif impor AS sebesar 19 persen itu merupakan penetapan tarif impor terendah yang diberlakukan AS terhadap negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

“Tarif 19 persen ini terendah se-ASEAN dan ketika dibandingkan dengan negara-negara yang dikenakan tarif, jadi ini sebuah prestasi itu yang pertama yang patut kita banggakan,” ujarnya pula.

Dyah Roro Esti juga menilai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memiliki peran penting, bukan hanya pada penetapan tarif impor baru itu, namun melalui negosiasi itu tetap menjaga hubungan baik dengan AS.

“Tentu Pak Menko Perekonomian sebagai lead Kemendag di situ itu juga berperan, yang selama ini bernegosiasi dengan AS, yang jelas bagaimana agar hubungan dengan Amerika Serikat hingga negara-negara lainnya tetap terjaga dengan baik dan tentu harapannya ini berdampak positif untuk negara Indonesia,” katanya lagi.

Terkait penetapan bea masuk 0 persen terhadap produk asal AS yang masuk Indonesia, Dyah Roro Esti menilai kebijakan itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat di Indonesia.

“Karena barang-barang yang dijual di Indonesia lebih murah, jadi daya beli masyarakat bisa semakin meningkat dan bukan berarti barang-barang yang masuk ke Indonesia tanpa ada pengaturannya, jadi pengaturan impor itu juga masih berlaku,” katanya pula.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa tarif impor sebesar 19 persen yang disepakati antara Indonesia dan AS lebih rendah dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

“Angka itu sudah final dan binding. Kalau kita lihat, angka-angka itu adalah yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya,” ujar Airlangga.

Tarif impor AS terhadap produk dari Vietnam dan Filipina mencapai 20 persen, Malaysia dan Brunei 25 persen, Kamboja dan Thailand 36 persen, serta Myanmar dan Laos 40 persen.

Tarif Indonesia juga lebih kompetitif dibandingkan negara-negara pesaing utama dalam ekspor tekstil dan produk tekstil, seperti Bangladesh (35 persen), Sri Lanka (30 persen), Pakistan (29 persen), dan India (27 persen).

Lebih lanjut soal penetapan bea masuk 0 persen terhadap produk asal AS, Airlangga menjelaskan bahwa berdasarkan buku tarif bea masuk Most Favoured Nation (MFN) di kepabeanan, terdapat 11.555 pos tarif atas produk AS.

Dari jumlah tersebut, sebenarnya sekitar 12 persen di antaranya sudah dikenakan tarif nol persen. Sementara sekitar 47 persen pos tarif memiliki bea masuk mendekati 5 persen.

“Jadi Amerika Serikat sebetulnya sudah dapat 60 persen (produknya) di bawah (tarif) 5 persen,” ujar Airlangga pula.

Presiden Prabowo Subianto menyebut pengusaha yang mengoplos beras merupakan pengkhianat rakyat karena mereka telah menipu masyarakat dengan menjual beras label premium dengan beras biasa, dan diyakini aksi mereka itu merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahunnya.

Di hadapan para kepala daerah, kepala desa, dan jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dan menindak para pengoplos beras, yang disebut oleh Presiden, pengusaha yang serakah.

“Ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima! Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

Presiden kemudian menyebut dirinya menerima laporan pengusaha yang mengoplos beras premium itu membeli gabah kering panen (GKP) kualitas biasa dari petani dengan harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, tetapi kemudian beras itu dijual dalam kemasan dan label premium, dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak ini pidana, dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian (yang dialami) oleh bangsa Indonesia, kerugian (yang dialami) oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian mengungkap rasa geramnya karena Rp100 triliun kerugian negara itu dinikmati hanya oleh empat sampai dengan lima pengusaha.

Menurut Presiden, jika uang Rp100 triliun itu masuk dalam pendapatan negara, pemerintah dapat memperbaiki lebih banyak sekolah tiap tahunnya.

“Kita perbaiki sekolah, kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini, anggarannya Rp19 triliun, Rp19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita (saat ini) punya 330.000 sekolah, dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Bayangkan saudara-saudara. Ini yang kita anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang, dan ini harus kita hentikan!” ujar Presiden.

Pemimpin eksekutif Visinema Pictures, Angga Dwimas Sasongko, mengumumkan kesempatan terbuka bagi para profesional film untuk bergabung dalam produksi film epos terbaru Visinema dan Endgame, “Perang Jawa”.

“[Visinema dan Endgame] Kami membuka peluang kepada banyak talenta untuk bisa terlibat, termasuk soal ‘casting’, kami akan lebih terbuka,” kata Angga saat konferensi pers di Senayan, Jakarta, Senin.

Angga tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi pendekatan serupa dengan produksi film animasi sukses Visinema, “Jumbo”, yang melibatkan banyak studio dan kreator animasi berbakat, bahkan dari luar Jakarta.

“Pak Gita Wirjawan (Pendiri Endgame) mengingatkan saya soal demokratisasi talenta. Sama seperti Jumbo yang enggak hanya dikerjakan oleh studio animasi Visinema, tapi melibatkan belasan studio animasi di seluruh Indonesia. Di sini juga,” kata Angga.

Gita Wirjawan bergabung sebagai produser eksekutif film “Perang Jawa”.

Untuk pembuatan film “Perang Jawa”, Angga Dwimas Sasongko menjadi sutradara dan Taufan Adryan akan bertindak sebagai produser.

Keduanya merupakan jajaran eksekutif Visinema Pictures.

Adapun Ifan Ismail, penulis peraih penghargaan Piala Citra akan menjadi penulis skenario.

Angga mengatakan sejarawan Peter Carey yang telah meneliti naskah Babad Diponegoro sekitar empat dekade, menjadi konsultan utama yang memastikan akurasi historis mengenai narasi yang disampaikan film tersebut.

Sejauh ini, Angga mengatakan Visinema belum terhubung dengan rencana pihak lain untuk bergabung.

“Film ini independen digarap oleh Visinema dan Endgame” kata Angga.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan para produser, sutradara, pembuat skenario sehingga bisa menayangkan film tentang Pangeran Diponegoro yang lebih lengkap dan aktual.

“Kita akan mencoba membuat satu film tentang Pangeran Diponegoro yang lebih epik,” kata Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pada acara peringatan 200 tahun Perang Jawa di Perpusnas, Jakarta, Minggu (20/7) malam.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Di sela Peluncuran 80.000 Kopdes/Kopkel Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin, Menkop Budi Arie mengatakan Presiden tidak ingin ketua koperasi untung duluan.

“Presiden sampaikan tidak mau terulang ketua untung duluan dan itu harus diawasi oleh seluruh masyarakat. Kami menyebutnya pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, partisipasi anggota,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar mengawasi secara bersama-sama. Terkait pengawasan, pihaknya juga sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi segala kemungkinan.

“Termasuk terjadinya fraud, termasuk penyalahgunaan. Kan itu mitigasinya harus cepat. Kami optimistis, sekarang eranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah rakyat untung duluan,” katanya lagi.

Disinggung soal skema pembiayaan yang nantinya akan menjadi cabang usaha koperasi, katanya lagi, saat ini masih dirumuskan oleh Kementerian Keuangan.

“Kami tidak ingin program ini gagal. Oleh karena itu, butuh keterlibatan masyarakat aktif menggerakkan dan mengawasi pengoperasian Kopdes/Kopkel Merah Putih,” kata dia.

Ia mengatakan nantinya anggota koperasi adalah warga dengan KTP desa atau kelurahan tempat koperasi berada.

“Jadi kami mengharapkan setengah dari penduduk desa atau kelurahan itu menjadi anggota koperasi desa atau kelurahan tersebut supaya partisipasi masyarakat tinggi. Kami ingin membentuk koperasi sebagai lembaga usaha ekonomi rakyat,” katanya.

Sementara itu, ia mengatakan pula, indikator keberhasilan koperasi tersebut adalah jika tercipta keberhasilan stabilisasi pasokan dan stabilisasi harga terjadi.

“Artinya bahwa koperasi bisa berjalan dan koperasi harus untung. Target selanjutnya adalah bagaimana menurunkan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengentasan stunting. Selain itu, juga bagaimana koperasi desa/kelurahan bisa berkontribusi dalam kemajuan desa dan ekonomi desa,” katanya lagi.

Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan dari sejumlah kepala daerah terkait perkembangan pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan (Kopkel) Merah Putih yang disampaikan melalui video konferensi di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

Sejumlah kepala daerah yang memberikan laporan mulai dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

“Dari 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur semuanya sudah berbadan hukum dan Jawa Timur ini paling cepat proses badan hukumnya. Kami ucapkan terima kasih,” ujar Khofifah.

Khofifah menyampaikan bahwa di wilayah Jawa Timur terdapat 23 koperasi desa dan kelurahan yang telah beroperasi. Dia mengatakan terdapat dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan kopdes dan kopkel, mulai dari Bulog hinggga Pertamina.

“Kami berharap semua bisa menjadi bagian dari penguatan gagasan besar bapak presiden ekonomi dari desa untuk desa dan didedikasikan untuk Indonesia raya,” kata dia.

Presiden Prabowo mengapresiasi dukungan yang diberikan Khofifah dan jajaran terhadap program prioritas Pemerintah tersebut.

“Kita terus akan memperkuat koperasi ini. Ingat ini adalah pengabdian untuk bangsa dan rakyat kita,” ucap Presiden Prabowo.

Selanjutnya Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur Willybrodus Lay melaporkan kesiapan dua koperasi merah putih di Kabupaten Belu yang akan menerapkan platform digitalisasi koperasi. Ia menekankan bahwa sebagian besar pengurus koperasi di daerahnya merupakan pemuda desa.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyebut bahwa provinsinya telah mendirikan 2.285 koperasi desa merah putih, dengan jumlah yang telah bersertifikat dan sesuai dengan total desa dan kabupaten di wilayah tersebut.

Dari Papua, dilaporkan hingga saat ini, 643 koperasi telah berbadan hukum dan 100 koperasi telah mulai beroperasi.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melaporkan bahwa dari total 5.957 desa dan kelurahan di provinsinya, seluruhnya telah memiliki koperasi.

Dedi melakukan konferensi video di koperasi desa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang notabene merupakan wilayah kediaman Presiden Prabowo.

Dia menyebutkan, dampak positif dari koperasi di Desa Hambalang, Bogor Jawa Barat yang telah memberikan kepastian harga sejumlah kebutuhan pokok serta akses layanan kesehatan.

“Di desa Hambalang ini paling utama saya tadi mendapat respon dari masyarakat yang pertama adalah ada kepastian harga elpiji, yang kedua ada kepastian harga pupuk, ketiga ada kepastian harga minyak goreng, beras, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya serta akses untuk mendapat layanan kesehatan,” kata Dedi.

Dedi sempat berseloroh kepada Presiden Prabowo dengan mengatakan bahwa hanya satu hal yang tidak dapat dicari di koperasi, yakni mencari jodoh.

“Awas kamu,” kata Presiden tersenyum.

Dia menilai koperasi merah putih menjadi solusi inklusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa di Maluku Utara.

“Terima kasih Bu gubernur dan semua unsur pimpinan koperasi terima kasih kita yakin bahwa ini nanti akan mampu meningkatkan peredaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo merespons pernyataan Sherly.

Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin atas partisipasi mereka dalam pengembangan koperasi di daerah masing-masing.

Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke semifinal setelah menjadi juara Grup A ASEAN U-23 Championship 2025, meski bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia.

Pertandingan terakhir fase grup ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam WIB.

Di awal babak pertama, Indonesia mendominasi penguasaan bola. Tim Garuda Muda terlihat tenang dalam membangun serangan dengan bermain umpan-umpan pendek.

Malaysia beberapa kali mampu membangun serangan saat laga berjalan 10 menit. Namun, lini pertahanan Indonesia dengan tenang meredam serangan Malaysia.

Peluang berbahaya pertama Indonesia terjadi pada menit ke-16. Sayang, tendangan Rayhan Hannan dari luar kotak penalti terlalu lemah setelah situasi lemparan ke dalam yang dilakukan Robi Darwis.

Dominasi permainan terus dipegang Indonesia hingga laga memasuki menit ke-30. Namun, tim asuhan Gerald Vanenburg kesulitan memaksimalkan di sepertiga akhir pertahanan Malaysia.

Hingga menit ke-45 hampir tidak ada peluang emas yang diciptakan Timnas Indonesia U-23. Beberapa kali Indonesia mampu membawa bola hingga masuk kotak penalti Malaysia, tapi selalu gagal dalam penyelesaian akhir.

Peluang terakhir Indonesia tercipta saat injury time babak pertama berjalan dua menit. Tendangan kaki kanan Dony Tri Pamungkas di dalam kotak penalti Malaysia, yang berawal dari lemparan Robi Darwis masih melebar.

Skor imbang tanpa gol bertahan hingga akhir babak pertama.