Dengan tambahan tersebut ada sebanyak 7,28 juta orang yang menganggur di RI. Sementara itu, Kemnaker mencatat PHK sebanyak 24.000 lebih pekerja sepanjang Januari-April 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa perbedaan data itu disebabkan oleh time frame data yang berbeda antara kedua institusi tersebut.
“Perbedaan jumlah PHK antara hasil Sakernas dan Kemnaker mungkin bisa jadi karena waktu periode pencatatannya dan perhitungan orang menganggur dalam Sakernas periode Februari 2024 sampai 2025 itu yang kami catat, sementara tadi yang diinfokan kan Januari-April, jadi perlu liat timeframe pencatatan yang perlu dicermati hati-hati,” katanya di kantor BPS, Senin (5/5/2025).
“Penduduk usia kerja yang menganggur dibanding Februari 2024 terdapat tambahan 83 ribu kemudian pengangguran yang tercatat di Sakernas ini berasal dari pengangguran baru yang mencari kerja, ibu-ibu mencari kerja dan lain-lain,” lanjutnya.
Adapun BPS menghitung jumlah pengangguran berdasarkan survey angkatan kerja nasional dimana konsep atau definisi bekerja termasuk pengangguran mengacu ke konsep ILO.
“Yang dimaksud bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud peroleh atau bantu perolehan penghasilan atau keuntungan paling sedikit 1 jam ngga terputus,” kata Widya.
Di hari ini juga, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaporkan angka PHK periode Januari sampai 23 April 2025 tembus angka 24.036. Jumlah PHK ini dilaporkan Yassierli ke Komisi IX DPR RI.
“Saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24 ribu, jadi sudah sepertiga ya, belum lebih, sepertiga dari tahun 2024. Jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungan itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat,” ujar Yassierli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sampei menyatakan ‘Keadaan Darurat Nasional’ pasca kebakaran hutan hebat yang melanda dengan cepat di dekat kota Yerusalem.
Kebakaran di Yerusalem dinyatakan telah berhasil dikendalikan setelah hampir 30 jam pada Kamis (1/5).
Meski telah berhasil dikendalikan, kebakaran ini menyebabkan dampak luas di Israel. Kebakaran hebat ini telah melahap sekitar 5.000 hektare lahan, termasuk 3.000 hektare kawasan hutan, sejak api pertama kali muncul di perbukitan sekitar kota Yerusalem.
Kebakaran Terbesar di Israel
Kebakaran yang telah berlangsung sejak pukul 10 pagi pada Rabu (30/4) itu dianggap sebagai salah satu kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel.
“Ini mungkin kebakaran terbesar yang pernah terjadi di negara ini,” kata komandan pemadam kebakaran distrik Yerusalem, Shmulik Friedman.
Badan penyelamat Magen David Adom Israel melaporkan, bahwa ratusan warga sipil terancam oleh kebakaran hutan terburuk dalam beberapa tahun terakhir.
MDA mengatakan bahwa mereka telah memberikan perawatan kepada sekitar 23 orang, 13 di antaranya dibawa ke rumah sakit, sebagian besar menderita karena menghirup asap dan luka bakar.
Di antara mereka terdapat dua wanita hamil dan dua bayi di bawah satu tahun, tambahnya. Dikatakan bahwa tingkat kewaspadaan telah dinaikkan ke tingkat tertinggi.
Penduduk setempat, Yuval Aharoni, 40 tahun, mengatakan, bahwa keadaan saat ini sangat memprihatinkan.
“Kami tahu itu akan terjadi dan tetap saja kami merasa mereka tidak cukup siap dengan pesawat-pesawat besar yang dapat menjatuhkan air dalam jumlah besar,” ujarnya.
Untuk memadamkan kebakaran, Israel meminta bantuan negara-negara lain. seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Kroasia, Ukraina, dan Rumania.
Investigasi Penyebab Kebakaran
Beberapa penyebab kebakaran masih diinvestigasi oleh pihak terkait. Ada yang menyatakan karena masalah iklim, ada juga yang mengatakan bahwa kebakaran ini sengaja dilakukan oleh beberapa orang.
Netanyahu mengumumkan sekitar 18 orang telah ditangkap karena dicurigai menyebabkan kebakaran di Yerusalem. Satu orang bahkan disebut tertangkap basah saat melakukan pembakaran.
Meskipun penyebab pasti kebakaran di dekat Latrun masih belum jelas, Netanyahu mengatakan bahwa kebakaran itu bukan hal yang sederhana.
“Ada kerusakan pada alam dan juga kerusakan pada manusia, dan saat ini kami menahan 18 orang yang dicurigai melakukan pembakaran, salah satunya tertangkap tangan,” katanya, dikutip dari The Independent, Senin (5/5/2025).
Sementara itu, Presiden Isaac Herzog mengatakan dalam sebuah acara Hari Kemerdekaan menyatakan kebakaran tersebut merupakan bagian dari krisis iklim, yang tidak boleh diabaikan.
“Ini mengharuskan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang serius dan signifikan serta membuat keputusan, termasuk legislasi yang tepat,” kata Herzog.
Laporan dari Times of Israel menunjukkan bahwa Israel sedang mengalami musim panas yang panjang, panas, dan kering, kondisi yang menyebabkan kebakaran hutan.
Insiden kebakaran hutan yang signifikan dilaporkan terjadi di Israel pada 1989, 1995, 2010, 2015, 2019, 2021, dan 2022. Beberapa dari kebakaran tersebut diduga dipicu oleh pembakaran atau kelalaian manusia.
Badai Pasir
Israel mengalami badai pasir di bagian selatan negara tersebut. Badai pasir ini bertepatan dengan angin kencang yang mengintensifkan kebakaran hutan yang berkecamuk di tengah-tengah negara itu.
Sejumlah media menayangkan klip video yang menunjukkan badai pasir yang kuat menyapu Beersheba di Gurun Negev di Israel selatan.
Rekaman itu menunjukkan kota gurun secara bertahap diselimuti oleh awan debu yang sangat besar.
Channel 12 menayangkan video para tentara yang berjuang untuk menutup gerbang pangkalan militer saat badai pasir melanda.
“Seperti inilah kondisi Pangkalan Shivta (di Negev) malam ini di tengah badai pasir yang tidak biasa,” kata saluran tersebut. Dikatakan bahwa para tentara mengalami kesulitan untuk menutup pintu karena kuatnya angin.
Kenaikan porsi serapan tersebut antara lain dipengaruhi oleh tren peningkatan kebutuhan gas domestik yang, sepanjang periode 2015 hingga 2023, mencatatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,44% per tahun. Di sisi lain, pada periode yang sama, produksi gas nasional tercatat mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,38% per tahun (SKK Migas, 2024).
Dari aspek ketersediaan, baik Kementerian ESDM maupun SKK Migas (2025) pada dasarnya memroyeksikan bahwa secara kumulatif pasokan gas nasional masih akan dapat memenuhi kebutuhan domestik hingga satu dekade ke depan. Proyeksi ini didukung oleh adanya potensi tambahan produksi dari sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor gas bumi yang direncanakan mulai beroperasi dalam waktu dekat.
Beberapa proyek tersebut meliputi Asap Kido Merah yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2026 dengan produksi sebesar 320 MMSCFD, Ubadari Carbon Capture & Compressor yang direncanakan onstream pada 2029 dengan produksi sebesar 476 MMSCFD, serta proyek Abadi Masela yang diperkirakan mampu menyuplai gas hingga 1.750 MMSCFD saat mencapai fase produksi penuh.
Ketidakseimbangan dan Defisit Gas Meskipun pasokan gas secara nasional diproyeksikan berada dalam kondisi surplus, ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan di berbagai wilayah telah menunjukkan potensi terjadinya defisit. Berdasarkan data neraca gas PGN (2025), wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian selatan diproyeksikan mengalami defisit neraca gas sepanjang periode 2025 hingga 2035.
Pada tahun 2025, defisit diproyeksikan sebesar 177 MMSCFD, kemudian meningkat menjadi 239 MMSCFD pada 2026, 369 MMSCFD pada 2027, 390 MMSCFD pada 2028 dan 259 MMSCFD pada 2029. Memasuki tahun 2030, defisit gas di wilayah tersebut diproyeksikan mencapai 349 MMSCFD, dan diperkirakan terus meningkat hingga 513 MMSCFD pada 2035.
Di Sumatra Utara, defisit gas mulai pada tahun 2030 dengan kekurangan sebesar 12 MMSCFD. Defisit ini diperkirakan terus meningkat menjadi 15 MMSCFD pada 2031 dan 96 MMSCFD pada 2035. Sementara itu, di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, defisit gas diperkirakan mulai terjadi pada 2027 sebesar 27 MMSCFD.
Defisit ini terus meningkat menjadi 117 MMSCFD pada 2028, 116 MMSCFD pada 2029, dan 121 MMSCFD pada 2030. Pada 2031 hingga 2032, defisit mencapai 123 MMSCFD, kemudian meningkat menjadi 184 MMSCFD pada 2033, 187 MMSCFD pada 2034, dan diproyeksikan mencapai 194 MMSCFD pada 2035.
Kebijakan Strategis Untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan dan defisit gas pada wilayah-wilayah tersebut, beberapa isu dan aspek kunci di dalam rantai pasok gas bumi yang mencakup sektor hulu, infrastruktur, pasar, dan regulasi perlu menjadi pilar utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategisnya.
Pada aspek hulu, kebijakan hendaknya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan optimalisasi sumber daya gas nasional. Upaya ini dapat dilakukan melalui percepatan komersialisasi pada lapangan-lapangan migas, serta monetisasi stranded gas.
Di dalam aspek infrastruktur ini, penguatan dan integrasi infrastruktur, baik berupa jaringan gas pipa maupun fasilitas LNG perlu dilakukan. Kebijakan penguatan infrastruktur perlu difokuskan pada pembangunan dan pengembangan berbagai fasilitas, meliputi pipanisasi transmisi untuk konektivitas antar wilayah gas, pembangunan receiving terminal, serta pengembangan LNG retail, CNG retail, dan jaringan gas bumi.
Pada aspek pasar, kebijakan perlu difokuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri melalui gasifikasi kilang, gasifikasi smelter, penyediaan gas untuk pasar di wilayah Indonesia Timur, gasifikasi kawasan industri, serta upaya hilirisasi gas bumi dan pengembangan distribusi.
Sementara itu, pada aspek regulasi dan kebijakan perlu difokuskan pada hal seperti peningkatan peran BUMN, penugasan, percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta penyusunan, penerapan dan sinkronisasi Integrated Master Plan seperti Rencana Umum Gas Nasional (RUGN) dan Rencana Umum Pengembangan Gas (RUPG).
Program Operasional Di tingkat operasional, program-program prioritas diperlukan dengan pendekatan integratif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik tiap wilayah di Indonesia.
Di wilayah Indonesia bagian Barat, program prioritas perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah infrastruktur utama, meliputi pipa transmisi trans Sumatera-Jawa untuk meningkatkan konektivitas, keandalan, fleksibilitas, dan membuka akses baru antar wilayah; pengembangan Hub LNG di Arun yang mencakup revitalisasi tangki lama serta pembangunan tangki baru untuk mendukung kapasitas penyimpanan dan distribusi; serta pembangunan receiving terminal di sistem Sumatera-Jawa yang berfungsi sebagai titik suplai dan penunjang keandalan jaringan distribusi gas di kawasan barat Indonesia.
Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian Timur, program prioritas perlu difokuskan pada pembangunan fasilitas LNG untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah kepulauan, terutama bagi pembangkit listrik dan smelter.
Pembangunan jaringan gas untuk kawasan industri dan pemanfaatan stranded gas serta perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas) ke kota-kota di Indonesia Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga perlu mendapatkan prioritas untuk mendukung pemerataan konsumsi gas nasional.
Dalam konteks ini, beberapa proyek prioritas terintegrasi sebagai langkah penguatan infrastruktur gas bumi yang telah menjadi program pemerintah dapat dikatakan telah berada pada koridor yang tepat, sehingga perlu dipercepat realisasinya.
Beberapa di antaranya adalah pembangunan Pipa Tegal-Cilacap untuk mendukung konversi BBM ke gas di kilang dan memperluas akses di Jawa, Pipa Bintuni-Fakfak untuk hilirisasi gas bagi industri petrokimia, dan Pipa CISEM 2 untuk mengalirkan surplus gas dari Jawa Timur ke wilayah defisit di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Selain itu, terdapat proyek Pipa Dumai-Sei Mangkei yang dirancang untuk memperkuat konektivitas gas di Sumatera Utara dan revitalisasi Arun LNG Hub. Pembangunan jargas rumah tangga, gasifikasi smelter di Papua, serta penyediaan gas untuk kawasan industri seperti Morowali dan Makassar juga termasuk di dalamnya.
Catatan Akhir Integrasi infrastruktur gas bumi nasional, baik melalui jaringan pipa maupun skema beyond pipeline penting untuk mengatasi berbagai tantangan di dalam distribusi dan pemerataan pasokan gas domestik. Untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur hilir yang berkelanjutan, diperlukan investasi dan percepatan realisasinya yang mampu mendorong perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas distribusi gas.
Regulasi dan kebijakan yang solid dan konsisten dari pemerintah, dalam konteks ini, sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memastikan keberlanjutan keekonomian badan usaha.
Keberadaan BUMN di sektor gas bumi seperti halnya PGN pada dasarnya (sangat) dapat menjadi instrumen dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjamin kesiapan dan pembangunan infrastruktur gas yang andal serta berkelanjutan tersebut.
Namun demikian, pelaksanaan penugasan atau pendayagunaan BUMN perlu mempertimbangkan sejumlah aspek penting. Pertama, memastikan kesinambungan pasokan (availability) dengan tetap menjaga keekonomian harga gas agar tidak saja sesuai dengan daya beli konsumen akhir namun juga memenuhi kelayakan ekonomi dari sisi badan usaha.
Kedua, dapat memperkuat fungsi BUMN sebagai agregator sekaligus integrator infrastruktur gas nasional, yang berperan penting dalam membangun rantai pasok gas yang lebih efisien dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.
Ketiga, kepastian dan konsistensi arah kebijakan, yang di dalamnya mencakup proyeksi pasokan dan serapan gas domestik sebagai pedoman terpadu bagi seluruh pemangku kepentingan gas nasional baik di hulu, midstream, maupun di hilir.
“Sebagai bangsa Indonesia, kita tentunya bangga karena fasilitasnya bagus, modern, luas, nyaman dan kemampuan kapasitasnya juga cukup membanggakan. Dilaporkan akan lebih dari 94 juta kapasitas orang per tahun (di Bandara Soekarno-Hatta). Ini saya kira sesuatu prestasi yang luar biasa,” ucap Presiden Prabowo dikutip Senin (5/5/2025).
Presiden menyebut kapasitas terminal yang lebih besar dengan fasilitas yang bagus dan modern penting mengingat jumlah jemaah haji dan umrah Indonesia yang cukup besar hingga lebih dari 6,1 juta orang per tahun. Kehadiran Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F ini turut mendukung komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.
Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Soetta memiliki luas area 27.418 m², dengan kapasitas maksimal hingga 6.850 pax/hari atau 6,1 juta pax/tahun. Untuk fasilitas lounge umrah seluas 4.158 m² dan lounge pengantar seluas 2.560 m². Lounge umroh dengan kapasitas 2.000 jamaah yang berada di dalam terminal yang memiliki akses langsung ke ruang tunggu dan pesawat udara.
Revitalisasi Terminal 2F Bandara Soetta dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pergerakan penumpang di Terminal 2 secara keseluruhan dari eksisting sebesar 9 juta penumpang/tahun menjadi sebesar 21 juta penumpang/tahun, dengan dilakukannya perluasan dari luas eksisting 173.608 m² menjadi 234.500 m² pasca revitalisasi Terminal 2D, 2E, dan 2F.
Pengembangan Terminal 2F ini merupakan bagian dari transformasi Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, melalui anak perusahaannya PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.
“Program transformasi bandara ini merupakan komitmen dari InJourney untuk menghadirkan bandara dengan standar internasional, yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat dengan sebaik-baiknya. InJourney melakukan transformasi di sektor kebandarudaraan karena bandara merupakan wajah bangsa yang didatangi untuk pertama dan terakhir oleh wisatawan,” ujar Direktur Utama InJourney Maya Watono.
Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Soetta memiliki sejumlah fasilitas yang akan mendukung kenyamanan dan kelancaran jemaah merasa nyaman sebelum berangkat ke Tanah Suci. Fasilitas yang disediakan untuk lounge sangat lengkap mulai dari musala, ruang tunggu khusus, layanan kesehatan, hingga area bagasi. Terminal khusus umrah juga dilengkapi dengan masjid seluas 3.136 persegi yang berkapasitas 800 jemaah.
Di belahan dunia ini, terdapat negara yang berstatus terkaya maupun termiskin berdasarkan ekonominya, utamanya diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Definisi PDB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Dengan menggunakan PDB, salah satunya yakni PDB per kapita, kita dapat mengetahui mana saja negara-negara yang terkaya di dunia maupun negara-negara termiskin di dunia.
PDB per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Secara umum, nilai PDB per kapita dapat dijadikan tolok ukur kesejahteraan dan kekuatan ekonomi suatu negara.
Tingginya pendapatan per kapita penduduk dianggap akan sejalan dengan tingginya tingkat pembangunan di negara tersebut.
Untuk mengukur negara kaya atau miskin tersebut, dapat menggunakan PDB per kapita berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pun telah merilis data terbaru pada April 2025 untuk daftar negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita purchasing power parity.
Namun yang mungkin membuat heran, negara terkaya di dunia saat ini bukanlah China melainkan negara yang cukup kecil di Asia Tenggara. Bahkan AS pun berada di urutan sepuluh.
Apa saja negara-negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita purchasing power parity? Berikut ini daftarnya, berdasarkan data dari IMF per April 2025.
Dari data di atas, negara yang berada di dekat Indonesia yakni Singapura menjadi negara terkaya di dunia, di mana PDB per kapita purchasing power parity pada April 2025 mencapai US$156.755 atau sekitar Rp2,57 miliar (asumsi kurs Rp 16.430/US$).
Sementara negara termiskin di dunia ditempati oleh Sudan Selatan dengan nilai PDB per kapita purchasing power parity sebesar US$716.
Negara termuda di dunia ini memperoleh kemerdekaan pada 2011 tetapi menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan akibat ketidakstabilan politik, konflik yang sedang berlangsung, dan infrastruktur terbatas.
Dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Tidak hanya itu, agrikultur tradisional yang merupakan pendapatan utama sebagian besar populasi negara ini terhambat karena iklim yang ekstrem dan kekerasan antara satu sama lain.
Contohnya, harga BBM Pertamax atau RON 92 khususnya wilayah Jakarta turun menjadi Rp 12.400 per liter dari yang sebelumnya Rp 12.500 per liter. Tak cuma Pertamax, harga Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp 13.300 per liter dari sebelumnya Rp 13.500 per liter.
Adapun untuk Pertamax Green atau RON 95 menjadi Rp 13.150 dari yang sebelumnya Rp 13.250 per liter pada April 2025.
Sedangkan, harga produk BBM bersubsidi milik Pertamina yakni Pertalite sejauh ini belum ada perubahan masih dipatok di level Rp 10.000 per liter.
Meski harga BBM Pertalite tidak mengalami perubahan harga, ternyata harga asli alias harga keekonomian BBM dengan nilai oktan (RON) 90 ini bukanlah sebesar Rp 10.000 per liter melainkan Rp 12.650 per liter. Hal ini bisa terlihat dari harga BBM RON 90 setara Pertalite yang dijual SPBU Vivo Energy Indonesia.
Berikut daftar harga BBM di seluruh SPBU RI, berlaku 1 Mei 2025:
IHSG dibuka naik 0,47% ke level 6.798,76. Sebanyak 236 saham naik, 130 turun, dan 224 tidak bergerak. Nilai transaksi pagi ini mencapai Rp 760,44 miliar yang melibatkan 681,3 juta saham dalam 46.329 kali transaksi.
Adapun sepanjang periode April 2025, IHSG mencatatkan kenaikan 3,93% dan bertengger di level 6.766,8 pada Rabu (30/4/2025).
Sementara itu, jika melihat secara historis, IHSG selama 10 tahun terakhir pada periode Mei dominan mencatatkan pelemahan, hanya di tahun 2015 dan 2020 IHSG menguat di periode Mei.
Melihat penguatan IHSG pada periode Maret dan April 2025, mendorong potensi IHSG harus rehat sejenak pada bulan ini. Hal ini seiring dengan beberapa sentimen yang kemungkinan akan menjadi kabar buruk untuk pasar saham sepanjang bulan ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ekonomi Amerika Serikat (AS) berkontraksi dalam tiga bulan pertama tahun 2025 karena lonjakan impor di awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump saat ia melancarkan perang dagang yang berpotensi merugikan.
Produk domestik bruto, jumlah semua barang dan jasa yang diproduksi dari Januari hingga Maret, turun pada kecepatan tahunan 0,3%, menurut laporan Departemen Perdagangan Rabu (30/4/2025) yang disesuaikan dengan faktor musiman dan inflasi. Ini adalah kuartal pertama pertumbuhan negatif sejak Q1 tahun 2022.
Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones telah mencari keuntungan sebesar 0,4% setelah PDB naik sebesar 2,4% pada kuartal keempat tahun 2024. Namun, selama beberapa hari terakhir beberapa ekonom Wall Street mengubah pandangan mereka menjadi pertumbuhan negatif, sebagian besar karena peningkatan impor yang tidak terduga karena perusahaan dan konsumen berusaha untuk mengatasi tarif Trump yang diterapkan pada awal April.
Perlambatan belanja konsumen dan penurunan tajam dalam pengeluaran federal juga berkontribusi pada angka PDB yang lemah di tengah upaya Elon Musk di Departemen Efisiensi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan sinyal silang bagi The Federal Reserve (The Fed) menjelang pertemuan kebijakannya minggu depan. Sementara angka pertumbuhan negatif mungkin mendorong bank sentral untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga, pembacaan inflasi dapat membuat para pembuat kebijakan berpikir ulang.
Kemarin, ratusan buruh dari berbagai daerah berkumpul di depan Gedung DPR/MPR/DPD untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Beragam tuntutan disuarakan oleh para buruh mulai dari kesejahteraan hingga kepastian hukum.
Salah seorang buruh perempuan yang diwawancarai menyoroti betapa lemahnya upaya perlindungan terhadap buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, pendekatan pemerintah selama ini terlalu reaktif.
Anggota Barisan Pelopor atau Bapor, Casmi, menjelaskan di tengah ketidakpastian ekonomi, pemerintah masih belum memiliki tindakan yang tepat untuk menangani PHK massal yang kerap terjadi kepada para buruh pabrik.
“Misalkan ada antisipasi PHK. Jangan cuma satgas yang kira-kira habis di PHK baru ada tindakan. Kita cegah sebelumnya,” ujar Casmi kepada CNBC Indonesia di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Kamis (1/5/2025).
Tak hanya itu Casmi juga menyayangkan kebijakan buruh yang berlaku saat ini masih jauh dari berpihak. Selama Undang-Undang Cipta Kerja tetap diberlakukan, posisi buruh tetap terpinggirkan.
Kenaikan upah minimum regional (UMR) yang kerap dijadikan pencapaian oleh pemerintah, menurut Casmi, tidak menjawab persoalan mendasar.
“Naik gaji juga tetap saja harga di pasar-pasar juga naik. Kenaikan bahan pokok makanan juga naik, tarif listrik juga naik. Itu yang bikin kita tetap di posisi tertindas,” tegasnya.
Casmi menuntut agar pemerintah berhenti memberi karpet merah kepada pengusaha. Pemerintah harus berpihak kepada buruh.
“Bukan hanya pengusaha yang bikin kita makin sengsara,” katanya.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika pun mengatakan dampak krisis ekonomi yang tidak hanya menghantam sektor industri, tapi juga sektor agraria.
“Krisis ekonomi dan penutupan pabrik justru sekarang ini direspons dengan pembangunan hilirisasi yang bersumber dari agraria, dari tanah-tanah ekonomi. Tapi keberpihakan pemerintah, termasuk Prabowo, belum menyentuh akar persoalan itu,” ujarnya.
Dewi mengingatkan bahwa PHK tidak hanya terjadi di pabrik, tapi juga di sektor agraria yang semakin tertekan. Menurutnya, janji-janji swasembada pangan tidak akan berarti tanpa reformasi agraria yang konkret.
“Prabowo belum melakukan reformasi agraria. Padahal, swasembada pangan itu seharusnya memperkuat petani, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Terpisah di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, buruh perempuan lainnya, Pilka (28 tahun) dari PT SIK Karawang, bercerita tentang sulitnya sistem kontrak berkepanjangan.
“Kami magang satu tahun, tapi kontrak harus diperpanjang tiap tiga bulan. Capek,” katanya. “Anak-anak muda itu harusnya sudah bisa jadi karyawan tetap, bukan terus-menerus diperpanjang,” lanjutnya.
Meski begitu, Pilka bersyukur kondisi perusahaannya relatif baik. Termasuk dari sisi tunjangan yang dinilainya mencukupi.
“Tapi nggak semua perusahaan kayak gitu. Banyak teman yang belum seberuntung saya,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan pesan untuk buruh perempuan yang tidak bisa hadir dalam May Day kali ini.
“Semoga tahun depan bisa datang, bisa ikut merasakan semangatnya. Hari ini kita wakili mereka semua,” katanya.
Mulanya Prabowo mengisahkan bahwa ia sudah lima kali mencalonkan menjadi Calon Presiden RI. Namun, empat kali mengalami kekalahan. “Walau 4 kali kalah, buruh selalu mendukung saya. Terimakasih. Yang ke 5 kita menang, Saya merasa menjadi presidennya buruh,” terang Prabowo di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Tak cuma menyampaikan itu, Prabowo menerangkan, pihaknya akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari Indonesia.
“Saya akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kami akan bekerja agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis. Itu perjuangan kami,” ungkap Prabowo.
Tak cuma itu, ia menegaskan, bahwa warga Indonesia akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan murah. “Kami menghitung kekayaan Indonesia begitu besar. Tapi malingnya banyak,” tandas Prabowo.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui agenda GoZero% Goes to Medan mendorong penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh wilayah operasional perusahaan. Rangkaian kegiatan dimeriahkan berbagai aktivitas dan inspiratif, mulai dari talkshow dan workshop ESG, kolaborasi komunitas lokal, bazar UMK, hingga hiburan dari artis lokal.
Pengunjung pun diwajibkan membawa botol plastik atau menunjukkan tumbler untuk memasuki area acara. Upaya ini sebagai salah satu langkah perusahaan dalam mendorong kesadaran masyarakat akan keberlanjutan.
EVP Telkom Regional 1 Dwi Pratomo Juniarto memaparkan bahwa implementasi ESG yang sejalan dengan program GoZero% telah dilakukan di seluruh wilayah operasionalnya. Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan ESG, menurutnya Telkom Regional 1 terus memperkuat upaya di tiga pilar utama.
“Dari sisi Environmental, kami mendorong budaya hemat energi di lingkungan kerja dan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap keberlanjutan. Selanjutnya dari aspek Social, kami melakukan pemberdayaan UMK melalui Rumah BUMN, mendorong literasi digital masyarakat, hingga dukungan pada program Magang Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kemudian dalam pilar governance, kami menegaskan pentingnya integritas melalui kepatuhan penerapan program anti-suap dan gratifikasi, hingga perlindungan data pribadi,” ungkap Dwi Pratomo, dikutip Rabu (30/4/2025).
Dia menegaskan inisiatif ini menjadi upaya Telkom Regional 1 dalam mendukung target keberlanjutan perusahaan. Melalui program GoZero%, Telkom Regional 1 berupaya mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Di kesempatan yang sama, VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri menjelaskan, GoZero% Goes to Medan menjadi langkah perusahaan dalam mendorong penerapan ESG, baik dari sisi internal perusahaan maupun menjangkau masyarakat.
“Kami menyadari bahwa untuk mengakselerasi keberhasilan program ESG, perlu adanya peningkatan kesadaran dan keterlibatan aktif, serta dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kami berharap GoZero% dapat terus memberikan dampak positif, mendorong adopsi praktik berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat, serta memperkuat kontribusi Telkom dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan,” kata dia.
GoZero% Goes to Medan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Telkom, pemerintah, komunitas lokal, para pelaku UMK, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung transisi menuju masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
“Melalui pendekatan yang kreatif dan partisipatif ini, Telkom berupaya menanamkan kebiasaan dan perilaku yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat komitmen bersama untuk menjaga kelestarian bumi,” pungkasnya.
